Menhub Prihatin Rencana Mogok Kerja Pilot Garuda Indonesia

Menhub Budi Karya Sumadi menyayangkan rencana mogok kerja massal yang digelar pilot Garuda Indonesia.

oleh Moch Harun Syah diperbarui 01 Jun 2018, 12:28 WIB
Diterbitkan 01 Jun 2018, 12:28 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Dok Foto: Anggun P. Situmorang/Merdeka.com)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Dok Foto: Anggun P. Situmorang/Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyayangkan rencana mogok kerja massal yang digelar pilot Garuda Indonesia. Budi menyebut ada informasi pilot Garuda akan mogok pada 3 Juni 2018.

"Saya prihatin akan sikap pilot Garuda Indonesia yang seperti itu," kata Budi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, seperti ditulis Jumat (1/6/2018).

Budi melanjutkan, pilot adalah profesi yang membanggakan. Kemudian pilot juga profesi yang menjunjung tinggi asas pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan rencana mogok, pilot dianggap sudah mengabaikan komitmen tersebut.

"Pilot adalah satu kelompok profesi yang membanggakan. Saya mengharapkan para pilot tidak melakukan tindakan (mogok kerja). itu karena saya pikir itu mencederai komitmen kita sebagai anak bangsa menjadikan Garuda sebagai flight courier," imbuh Budi.

Rencana mogok pilot dan karyawan PT Garuda Indonesia Tbk dilatarbelakangi semakin merosotnya kinerja maskapai, serta keberadaan direktur cargo yang dianggap membebani perusahaan.

Ketua Umum Serikat Karya Garuda Indonesia Ahmad Irfan mengatakan, permasalahan Garuda terletak pada manajemen perusahaan, kondisi keuangan, nilai saham hingga pembengkakan jumlah direksi.

"Ada masalah besar di dalamnya, jika tidak diperhatikan kami akan melakukan mogok. Semua karyawan akan mogok kerja termasuk pilot dan kru pesawat," tegas Irfan dalam jumpa pers beberapa waktu lalu. 

Sementara itu, Vice President Corporate Secretary PT Garuda Indonesia Tbk Hengki Heriandono mengatakan pihak manajemen masih membuka ruang diskusi dengan Serikat Pekerja.

"Agar menemukan titik temu," ujar dia melalui keterangan tertulis. 

 

 

Karyawan dan Pilot Ancam Mogok, Garuda Indonesia Jamin Operasional Normal

Garuda Indonesia
Kembangkan pasar, Garuda Indonesia buka rute baru Denpasar-Mumbai.

Sebelumnya, Manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) memastikan operasional maskapai penerbangan tetap berjalan normal, meski ada ancaman aksi mogok ‎oleh ‎Asosiasi Pilot Garuda (APG) bersama dengan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga).

‎Direktur Umum dan SDM Garuda Indonesia, Sari Suharso mengatakan, manajemen telah melakukan langkah mitigasi untuk mengantisipasi kondisi tersebut.

Namun, dia mengatakan, manajemen tetap mengapresiasi masukan Sekarga dan APG, sejalan dengan dinamika bisnis yang terus berkembang. Bahkan pekerja diajak turut mendukung upaya manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

"Pada prinsipnya kami membuka ruang seluas-luasnya kepada rekan rekan Sekarga dan APG untuk berdiskusi dan bermusyarah terkait concern rekan rekan terkait perkembangan dan keberlangsungan perusahaan," kata Sri, di Jakarta, Rabu 2 Mei 2018.

Manajemen juga berharap serikat pekerja dapat terus mendukung iklim kerja yang kondusif bagi perusahaan khususnya, di tengah-tengah tantangan persaingan bisnis yang semakin ketat.

Dia pun memberikan penjelasan terkait beberapa tuntutan Sekarga. Seperti sorotan akan urgensi direktorat kargo. Ini dinilai sejalan dengan tantangan industri penerbangan yang kian kompetitif, perusahaan turut mengembangkan berbagai model bisnis dalam memaksimalkan potensi pasar. Salah satunya dilakukan melalui utilisasi pasar kargo.

Melalui lini usaha kargo udara, Garuda Indonesia berhasil mengangkut 446,8 ribu ton angkutan kargo pada 2017, meningkat sebesar 7,4 persen dibandingkan 2016. Adapun pendapatan kargo meningkat 8,2 persen menjadi USD 237,1 juta di 2017.

Kemudian perihal pengangkatan direksi Garuda Indonesia sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Sari Suharso menyebutkan jika penentuan susunan dan struktur direksi Garuda Indonesia merupakan kewenangan penuh pemegang saham dan Kementerian BUMN RI.

"Berdasarkan hasil RUPST 2018, pemegang saham juga telah mengakomodasi tuntutan serikat sebelumnya dalam kaitan dengan pengurangan jumlah direksi dengan meniadakan posisi direktur produksi dan mengangkat direktur operasi dan direktur teknik," tuturnya.

Penyesuaian susunan direksi yang diputuskan pada RUPST 2018 tersebut, dikatakan dengan mempertimbangkan tantangan bisnis.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya