Kendalikan Rupiah, Pemerintah Bakal Rem Impor 500 Komoditas

Pemerintah terus berupaya mengendalikan nilai tukar rupiah dan defisit transaksi berjalan.

oleh Septian Deny diperbarui 15 Agu 2018, 14:19 WIB
Diterbitkan 15 Agu 2018, 14:19 WIB
(Foto: Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu)
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto:Merdeka.com/Yayu Agustini R)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus berupaya mengendalikan nilai tukar rupiah dan defisit transaksi berjalan. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah dengan mengerem impor barang yang dinilai tidak mendesak kebutuhannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pihaknya bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengidentifikasi terhadap barang atau komoditas yang berhubungan dengan konsumsi dan bahan baku serta barang yang sudah memiliki substitusi produk dari dalam negeri.

"Kita akan lihat, kalau permintaan melonjak tinggi dan dia tidak strategis dan dibutuhkan dalam perekonomian maka akan dikendalikan. Ini kita suspect termasuk berbagai macam belanja online khususnya dari luar yang mengindikasikan impor barang konsumsi yang melonjak sangat tinggi," ujar dia di Jakarta, seperti ditulis Rabu (15/8/2018).

Sri Mulyani mengungkapkan, saat ini ada sekitar 500 komoditas yang akan diidentifikasi, apakah impornya perlu dilakukan segera atau bisa untuk ditindak.

"Kami melakukan langkah drastis dan tegas untuk mengendalikan impor ini. Saat ini kami bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian akan mengidentifikasi 500 komoditas yang bisa di produksi dalam negeri, apakah bisa substitusi impor dan pengendalian dari sisi impor," kata dia.

Sementara itu, terkait impor bahan baku untuk proyek infrastruktur yang dikendalikan pemerintah, PLN dan Pertamina telah diminta melihat komponen impor proyeknya. Hal tersebut karena kedua BUMN yang memiliki komponen impor besar. 

"Enggak hanya TKDN, tapi juga melihat secara langsung berapa impor barang modal. Untuk proyek belum financial closing akan ditunda. Kami akan lakukan enam bulan ke depan dengan sangat firm, sehingga kontribusi terhadap impor barang modal dari BUMN bisa dikendalikan. Menteri ESDM akan lihat dari sisi master list semua request impor setop dulu dalam enam bulan ke depan dan dilihat kondisi neraca pembayaran kita harus membaik," tutur dia.

 

 

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

 

Dorong Ekspor

Wow, Kapal Besar Ini Bawa Ekspor Manufaktur Indonesia ke AS
Pelepasan ekspor Indonesia ke AS menggunakan kapal besar (Direct Call) pembawa kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/5). Total volume barang yang diekspor mencapai 4.300 TEUs (Twenty Foot Equivalent Units). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Mengutip laman Setkab, Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah untuk terus mendorong ekspor, baik dari sisi pembiayaan, sisi policy untuk insentif, maupun dari sisi kemampuan kita untuk penetrasi pasar.

"Itu akan dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan instrumen pemerintah, apakah itu LPII, OJK yang melakukan policy untuk relaksasi, dan kita melakukan dengan instrumen fiskal untuk melakukan insentif," ujar dia.

Dia memastikan, pemerintah bersama-sama Bank Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menjaga nilai tukar, bersama-sama untuk menjaga kestabilan perekonomian Indonesia, terutama pada saat kita menghadapi persepsi dunia luar terhadap kondisi ekonomi di negara-negara emerging.

"Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki fundamental yang baik, dan ini harus dikomunikasikan terus. Kalau ada yang dianggap memiliki kerawanan, pemerintah tidak segan untuk melakukan tindakan korektif tegas dan cepat di dalam rangka untuk melakukan koreksi terhadap potensi kerawanan tersebut," ujar Sri.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya