Budi Arie soal Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis: Kalau Bisa Tak Ada yang Impor

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengupayakan, bahan baku untuk program makan bergizi gratis diambil langsung dari produsen lokal atau dalam hal ini warga desa.

"Telurnya, kentangnya, wortelnya, sayurnya, kalau bisa diproduksi oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama di warga perdesaan," kata dia di Jakarta, Rabu (5/11/2024).

Karena itu, mantan Menkominfo ini berharap komponen-komponen dalam program makan bergizi gratis tersebut tak ada yang impor.

"Jadi kita, kalua bisa tidak ada komponen impor dalam makan bergizi gratis ini. Kita libatkan semua masyarakat untuk terlibat dalam proses rantai pasok makan bergizi gratis ini," ungkap Budi Arie.

Dia pun berharap, dalam program andalan pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini, koperasi bisa dilibatkan dalam pemenuhan bahan bakunya.

"Jadi mulai dari pemasokan, masuk bahan baku kan, Itu koperasi dilibatkan. Terus produksi makanannya sampai delivery-nya, pengantaran makanan ke anak-anak sekolah," jelas Budi Arie.

Adapun, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto telah memasuki masa uji coba oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Uji coba dilaksanakan di 80 titik dan diperkirakan pada 2 Januari 2025 akan memasuki fase perluasan yang direncanakan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.

Menurut Staf Ahli Kepala BGN, Ikeu Tanziha, hasil uji coba ini sangat penting sebagai acuan dalam mengembangkan standar operasional di unit-unit layanan gizi.

"Kami telah melakukan uji coba di 80 titik, yang melibatkan berbagai unit pelayanan seperti dapur umum dan layanan gizi mobile yang diprioritaskan untuk sekolah dan komunitas. Alhamdulillah, program berjalan lancar dan menjadi modal bagi perluasan di tahun depan," ujar Ikeu dalam Forum Merdeka Barat (FMB9) dengan tema Makan Bergizi Gratis: Dari Sini Kita Mulai! Senin (4/11/2024).

BGN merencanakan pendirian unit layanan di berbagai wilayah untuk memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran, mulai dari siswa sekolah hingga kelompok rentan lainnya. Pada tahap awal, program ini akan menyasar sekitar 15 hingga 20 juta anak di seluruh Indonesia, sesuai dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari RAPBN 2025.

Ia pun memastikan bahwa BGN akan mengintegrasikan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk UMKM dan sektor swasta, dalam penyediaan bahan makanan bergizi lokal.

"Keterlibatan UMKM lokal sangat penting agar dana yang dialokasikan juga berdampak positif bagi ekonomi daerah. Kami ingin memastikan bahan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Guna mendukung efektivitas pelaksanaan, BGN menggandeng Kodim di berbagai wilayah. Kodim memiliki peran strategis dalam membantu penyaluran ke wilayah-wilayah sulit jangkauan, terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Di samping anak sekolah, target penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan pendekatan dapur umum yang mampu melayani 2.500 hingga 3.000 anak per unit layanan.

Keberhasilan program akan dievaluasi secara berkala, termasuk melalui indikator kesehatan seperti tinggi badan dan berat badan anak, yang diukur oleh tenaga gizi di setiap unit pelayanan. Evaluasi ini nantinya akan melibatkan beberapa instansi, termasuk Puskesmas dan sekolah, dengan dukungan pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan standar keamanan pangan terjaga.

"Kami berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam evaluasi nutrisi anak dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Semua ini dilakukan agar program berjalan dengan kualitas yang terjaga dan manfaat yang optimal," ucap Ikeu.

Reporter: Genantan Saputra/Merdeka.com