Pemerintah Kebut Pembangunan Fasilitas Umum dan Hunian Warga di Lombok

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bakal kebut pembangunan rumah dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan fasilitas umum ditargetkan selesai Desember 2019. Hal ini juga disebutkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2018 terkait penanganan gempa bumi di NTB.

Meskipun demikian, dia menegaskan pihaknya akan berupaya mempercepat proses pembangunan. "Fasilitas umum sampai Desember 2019, tapi kita upayakan lebih cepat," ujar dia saat ditemui di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (31/8/2018).

"Ini sudah ada yang sudah dibangun mulai. Jadi misalnya sekolah 34 mulai dibangun, rumah ibadah 4, rumah sakit 8, pasar 2. Pasar itu harus karena itu yang menggerakkan ekonomi. Itu yang sudah mulai dibangun sampai sekarang," lanjut dia.

Sementara pembangunan rumah masyarakat ditargetkan selesai paling lambat Desember 2018. Tercatat hingga saat ini, ada 78.000 rumah yang rusak. Data terakhir, 20.000 rumah rusak berat di NTB.

"Pasti bersamaan, rumah juga harus. Makanya tidak ada huntara, hunian sementara tetap diberikan tenda supaya mereka kerja lebih cepat untuk bisa kembali ke rumahnya," kata dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini

Selain itu, Kementerian PUPR memastikan pembangunan rumah masyarakat yang terdampak bencana gempa berlangsung lancar.

Selain memberikan bantuan senilai Rp 50 juta ke tiap keluarga yang rumahnya rusak berat, Pemerintah juga memastikan ketersediaan bahan bangunan.

Basuki Hadimuljono, mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Pemda Jawa Timur dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB. Dia menuturkan, bahan bangunan untuk keperluan pembangunan di Lombok akan dipasok langsung dari Jawa Timur.

"Saya sudah telepon ketua kadin NTB dibantu Gubernur Jawa Timur, karena diharapkan pasokannya bukan dari Jakarta tapi juga Jawa Timur, karena di sana ada pabrik-pabrik semen dan lainnya," kata dia di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat 31 Agustus 2018.

Sementara Kadin NTB diminta untuk membangun depo-depo penjualan bahan bangunan yang tersebar di wilayah Lombok sehingga masyarakat tidak sulit dalam mendapatkan bahan bangunan.

"Nanti kadin NTB ditugaskan untuk bangun depo-depo bahan bangunan, paku, seng, sehingga nanti masyarakat dengan 50 juta itu mereka beli bahan bangunan," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: