Menko Darmin Sebut Pemda Tak Mau Bantu Sukseskan KUR

Dari sekitar 13,15 juta debitur, hanya 129.492 debitur yang masuk ke SIKP melalui pemerintah daerah.

oleh Merdeka.com diperbarui 22 Nov 2018, 13:15 WIB
Diterbitkan 22 Nov 2018, 13:15 WIB
Tingkatkan Volume KUR, OJK Bentuk Sistem Klaster untuk UKM
Perajin memproduksi sepatu di sebuah rumah industri di Jakarta, Selasa (6/3). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Menko Perekonomian untuk meningkatkan volume dan kualitas kredit usaha kecil dan menengah (UKM). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menghadiri acara pengumuman penghargaan bagi pemerintah daerah penyalur, penjamin dan pendukung program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbaik. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah seluruh Indonesia.

Darmin mengatakan, pemberian penghargaan ini untuk memotivasi pemerintah daerah agar berperan serta membantu pemerintah pusat dalam upaya penyaluran KUR. Sebab, hingga saat ini baru sekitar 1 persen atau sekitar 129.492 debitur yang dimasukkan oleh pemerintah daerah (pemda) dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Pemberian penghargaan itu betul-betul memotivasi keinginan kita, supaya para pemangku kepentingan dalam KUR semakin mengerahkan kemampuan dan kinerjanya meningkatkan dan mengoptimalkan penyaluran KUR," ujarnya di Hotel Mercure, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Pendataan calon penerima KUR melalui SIKP sebenarnya memudahkan perbankan dan penerima KUR dalam proses pencairan dana. Dalam hal ini, penerima KUR tak perlu mengisi data secara manual berulang kali tetapi cukup menyerahkan SIKP berupa kartu kepada perbankan.

Sementara bagi perbankan, tidak perlu direpotkan dengan peninjauan kembali riwayat peminjaman debitur. Cukup menerima kartu SIKP maka riwayat peminjaman hingga pelunasan segera diketahui.

"Biar dia dapat on time, karena kalau meleset 2 hingga 3 minggu bisa repot dia. Kalau sudah masuk namanya semua di dalam SIKP maka kartu itu dikeluarkan, kemudian bisa membaca di dalam sistem informasi bank. Katakanlah 3 hari lagi perlu. Pergi ke bank enggak harus isi formulir lagi tapi menyerahkan kartu. Di lihat lunas apa tidak. Kalau lunas kasih lagi sehingga cepat bisa beberapa menit," jelasnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Belum Banyak Diaplikasikan

Pemerintah siapkan KUR pada bisnis di sektor wisata
Pengrajin membuat sovenir papan seluncur di Bali, Senin (15/10). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta pelaku usaha sektor pariwisata dapat memanfaatkan KUR dengan bunga 7%. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sistem ini sebenarnya sudah lama dicanangkan oleh pemerintah pusat. Namun pada kenyataannya tidak semua pemerintah daerah yang melakukan hal tersebut. Dari sekitar 13,15 juta debitur, hanya 129.492 debitur yang masuk ke SIKP melalui pemerintah daerah, sisanya mendaftar manual melalui perbankan.

"Tolong di upload calon-calon penerimanya. Masa baru 129.492 dari 13,15 juta penerima. Padahal ada 615 pemda. Seolah-olah enggak tanggung jawab gitu loh. Kalau mulai pake kartu artinya 3 hari kalau mau dipinjam lagi bisa," jelasnya.

Menko Darmin berharap ke depan semakin banyak pemda yang berperan aktif dalam memasukkan data. Sehingga, masyarakat semakin mudah dalam mendapat dana KUR.

"Sampai sekarang, nama yang diupload baru 1 persen sama pemda, 99 persennya sama bank. Jangan gitu dong. Kalau masyarakat makin sejahtera bupatinya yang dapat nama. Masa yang upload nama baru 1 persen dari penerima KUR. Saya betul-betul mengimbau upload datanya supaya bank terbantu," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya