Menko Darmin: 58 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Lulusan SMP

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengakui kondisi tenaga kerja di Indonesia saat ini masih belum optimal. Sebab, dari jumlah angkatan kerja yang ada, tercatat sebanyak 58 persen pendidikannya hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Jadi memang rendah sekali. Separuh itu ya Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Bagaimana mau bersaing?" kata Darmin saat kunjungan kerja di SMKN 4 Malang, Jawa Timur, Kamis (13/12/2018).

Dengan begitu, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) perlu didorong dan ditingkatkan dengan pendidikan vokasi. Di mana, pemerintah sendiri tengah mlakukan kerjasama untuk revitalisasi Sekolah SMK melalui Pemerintah Pusat dan Daerah.

"Oleh karena itu harus ada loncatan jalan pintas apa? itu ya pendidikan dan pelatihan vokasi," imbuhnya.

Sebelumnya, Darmin mengatakan, pemerintah saat ini tengah menggodok SMK-SMK di provinsi yang memiliki kualifikasi dalam menerapkan vokasi. SMK tersebut nantinya akan menjadi prioritas di provinsi tersebut.

"Jadi kita, satu sedang menyiapkan roadmap. Kedua kita perlu memulai dengan beberapa provinsi supaya ada SMK vokasi yang di anggap prioritas di setiap daerahnya. Masing-masing daerah bisa beda ya kan," jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasutionmenargetkan, roadmap atau peta jalan pendidikan vokasi untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan rampung pada akhir Desember. Peta jalan itu diharapkan dapat berlaku secara efektif pada 2019.

"Itu sebenarnya teknisnya sudah selesai. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan ini sudah selesai, bukan tahun depan lagi, cepat," ujar Darmin pada Jumat 7 Desemner 2018.

Darmin mengatakan, pemerintah saat ini tengah menggodok SMK-SMK di provinsi yang memiliki kualifikasi dalam menerapkan vokasi. SMK tersebut akan menjadi prioritas di provinsi tersebut. 

"Jadi kita, satu sedang menyiapkan roadmapnya. Kedua kita perlu memulai dengan beberapa provinsi supaya ada SMK vokasi yang di anggap prioritas di setiap daerahnya. Masing-masing daerah bisa beda ya," ujar dia.

Pemerintah akan merombak kurikulum dalam penerapan pendidikan vokasi. Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan guru-guru berkompeten dan memiliki keahlian di bidang vokasi tersebut.

"Kita harus merombak untuk vokasi itu struktur belajar mengajarnya berapa persen dikelas berapa persen praktek berapa persen magang. Kurikulumnya bagaimana, jangan terlalu banyak kurikulum yang normatif dan adaptif tapi yang banyak kurikulum yang untuk produktif teknis ya," tutur dia.

Sebagai informasi, untuk mendorong pelaksanaan vokasi pada 2019, pemerintah telah meningkatkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan vokasi menjadi Rp 26 triliun atau naik Rp 2,37 triliun dari tahun sebelumnya.