Dana Insentif Biodiesel Capai Rp 5 Triliun hingga November 2018

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kelapa sawit telah menyalurkan dana insentif biodiesel (B20) senilai Rp 5,1 triliun hingga November 2018 dari alokasi anggaran 2018 sebesar Rp 7 triliun.

"Penyaluran Rp 5,51 triliun dari alokasi anggaran sekitar Rp 7 triliun. Target sampai akhir Desember 2018 itu kami perkirakan Rp 5,57 triliun," ujar Direktur Penyaluran Dana BPDP Kelapa Sawit, Edi Wibowo, di Jakarta, Jumat (14/12/2018).

Edi mengatakan, jumlah insentif biodiesel yang disalurkan menurun dalam empat bulan terakhir. Hal ini dipicu sejumlah faktor, seperti turunnya Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel.

"Tahun 2018 rata-rata insentif BPDB Kelapa Sawit untuk B20 menurun dari sebelumnya. Tahun ini Rp 2.074 per liter, tahun sebelumnya Rp 4.075 per liter. Pada empat bulan terakhir insentif kita menurun karena ada kenaikan bahan bakar solar, ada sedikit penurunan hip biodeiselnya," ungkapnya. 

Menurut Edi, kelebihan dana yang tidak terpakai pada 2018 akan digunakan untuk program yang sudah dirancang untuk 2019. Alokasi anggaran BPDB kelapa sawit mencapai Rp 7 triliun pada 2019.

"Jadi kami masih ada sedikit cadangan untuk 2019. Terkait alokasi anggaran tahun 2019 kami perkirakan sekitar Rp 7 triliun, dan kami juga masih menunggu keputusan dari komite pengarah," tutur dia.

Sementara untuk penyaluran B20, kata Edi, pihaknya menargetkan 3,3 hingga 3,4 juta KL B20 dapat tersalur hingga akhir 2018. Sementara pada 2019, pihaknya menargetkan penyaluran 6,2 juta KL B20.

"Tahun 2019 dengan adanya penurunan insentif tadi, targetnya kita harapkan meningkat penyalurannya menjadi 6,2 juta KL, dibanding 2018 yang 3,2 juta KL. Jadi ada peningkatan hampir 2 kali lipat. Anggaran yang kita alokasikan Rp 7 triliun," tutur dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Dono Boestami, menyebut bahwa pihaknya akan membantu proses percepatan peremajaan (replanting) kelapa sawit yang dicanangkan oleh pemerintah.

"Enggak ada, cuma percepatan aja peremajaannya. Ya kan targetnya 185 ribu hektare. Itu aja. Tetap itu kan target pemerintah," ujarnya usai melangsungkan rapat koordinasi terkait replantingsawit dan karet di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa 21 Agustus 2018.

Diketahui, pemerintah tengah menargetkan peremajaan sawit rakyat pada 2018 seluas 185 ribu hektare lahan. Langkah ini diambil agar produktivitas sawit rakyat dapat meningkat dan memberi kesejahteraan pada petani.

Dono mengatakan, dalam proses tersebut nantinya akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian langsung. Pihaknya hanya membantu melalui penyaluran dana saja.

"Ya prosesnya, kan ada di dirjen perkebunan ya itu aja udah. Masalahnya kami sejak bulan Maret tidak terima lagi rekomendasi teknis (dari Kementan)," imbuhnya.

Sebelumnya, BPDKS mencatat hingga akhir semester I 2018, BPDPKS telah menyalurkan dana peremajaan kepada 5.384 pekebun untuk luasan lahan 12.063 hektare dengan nilai mencapai lebih dari Rp 288 miliar untuk meningkatkan efektivitas program peremajaan.

BPDPKS bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Kemenko Perekonomian juga melakukan penyempurnaan aturan agar penyaluran dana bisa dilakukan dengan lebih cepat tanpa mengurangi akuntabilitas.

"Di samping itu, BPDKS juga melakukan pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit. Sejak 2016 hingga semester I 2018, BPDPKS telah melakukan pelatihan kepada 4.529 orang petani, 813 anak petani, 930 guru SMK perkebunan, dan 540 anggota koperasi," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: