Penutupan Pemerintahan AS Tak Ganggu Sektor Perdagangan RI

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, penghentian sementara atau shutdown pemerintah Amerika Serikat (AS) oleh Presiden Donald Trump tidak terlalu berdampak pada sektor perdagangan, khususnya dengan Indonesia.

Dia mengatakan, meskipun Secretary of Commerse alias Kementerian Perdagangan AS tidak beroperasi akibat shutdown tersebut, namun lembaga perdagangan seperti USTR (United State Trade Representative) masih tetap berjalan.

"USTR tidak (ikut berhenti beroperasi). Layanan dari Kementerian Perdagangan mereka, Secretary of Commerse, tidak beroperasi. Tutup lah kantornya, tapi USTR tidak (masih tetap beroperasi," kata dia, saat ditemui, di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Dia pun menambahkan bahwa kegiatan perdagangan antara Indonesia dan AS masih tetap berjalan. Hal tersebut nyata dalam pembicaraan mengenai fasilitas GSP (Generalized System of Preferences) yang akan dilakukan dalam waktu dekat di AS.

"(Negosiasi GSP) Ini masih dalam proses dan tim yang diketuai oleh Pak Rizal dari Kemenko perekonomian, dan kemudian dari PPI. Perkiraan kita dalam pertengahan bulan ini mereka akan mengundang saya kembali ke sana USTR untuk membicarakan kembali hal itu," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak membatalkan permintaan dana miliaran dolar untuk pembangunan tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko.

Di lain pihak, para pejabat kubu Demokrat di Kongres AS juga bersikukuh menolak mendanai skema yang diminta oleh Trump, menjadikan hasil pembicaraan terakhir itu gagal menyudahi penutupan pemerintah AS, yang telah berjalan selama dua pekan.

Setelah bertemu pada Rabu 2 Januari di Situation Room Gedung Putih, Donald Trump bersama dengan perwakilan Partai Republik dan Demokrat memutuskan akan kembali mengadakan pembicaraan pada Jumat esok, guna menemukan solusi menyudahi kebuntuan terkait.

Dikutip dari Abc.net.au pada Kamis (3/1/2019), Trump tetap mendesak pendanaan untuk tembok perbatasan dengan alasan bahwa semakin banyak arus imigran yang berupaya merangsek masuk di perbatasan selatan AS. 

Dia mengatakan perluasan tembok perbatasan itu akan berfungsi "seperti saringan", utnuk menindak tegas para imigran yang nekat menyeberang ke wilayah AS secara ilegal.

Dalam kesempatan terkait, Trump juga menggambarkan pejabat perbatasan sebagai kelompok yang "sangat tangguh" dalam mengusir imigran.

"Jika mereka tahu tidak bisa datang (karena tembok perbatasan), mereka bahkan tidak akan memulai," kata Trump pada pertemuan yang diikuti oleh sekretaris kabinet dan jajaran penasehat Gedung Putih.

Pertemuan Kabinet itu adalah penampilan publik pertama Donald Trump pasca-pergantian tahun, ketika penutupan pemerintahan telah memasuki pekan kedua, meninggalkan ratusan ribu karyawan federal tanpa upah.

Sejauh ini, pemerintahan Trump telah menolak proposal dari kubu Demokrat untuk menjalankan kembali kebijakan tanpa dana dalam mengurusi isu tembok pemisah di sepanjang perbatasan AS-Meksiko.

Trump menanggapi dengan desakan melakukan perjanjian yang dapat membuka kembali pemerintahan dan "menjaga keamanan Amerika", tulisnya via kicauan di Twitter.