Penerimaan PPPK Tahap 2 Dibuka Setelah Juni 2019

Liputan6.com, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pembukaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 akan dibuka setelah Juni 2019. 

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, penerimaan PPPK tahap 2 akan dilakukan setelah proses penerimaan Sekolah Kedinasan dan CPNS Papua selesai dilakukan.

"Saya masih menyelesaikan sekolah kedinasan dan Papua dulu. (Juni) Mungkin setelah itu," ujar dia di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Namun demikian, lanjut dia, jadwal penerimaan PPPK tahap 2 masih sesuai dengan target yang ditetapkan. ‎

‎"Masih (sesuai target). Masih ada dua, setelah Papua masih ada PPPK dan (penerimaan) PNS," kata dia.

Sementara untuk proses pembekasan PPPK tahap 1, Bima menyatakan hal tersebut masih terus berlangsung. Hal ini sambil menunggu perhitungan kebutuhan anggaran dari masing-masing daerah untuk membayar gaji PPPK tersebut.

"Sudah tetapi belum selesai semua ya karena harus menghitung di masing-masing daerah untuk memastikan P3K nya itu bisa dibayar," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin memastikan akan mengangkat tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pada tahun ini, pemerintah telah selesai menggelar seleksi PPPK Tahap I, untuk kemudian dilanjutkan dengan seleksi PPPK Tahap II. Bila diterima, honorer bakal mendapat kontrak kerja selama 5 tahun dan bisa diperpanjang.

"Jangka waktu PPPK untuk mengabdi bukan hanya 5 tahun, itu bisa diperpanjang sesuai dengan keputusan menteri," ungkap Syafruddin di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis, 18 April 2019.

Syafruddin pun menekankan, tenaga honorer yang belum beruntung lolos pada kedua tes tersebut nantinya tetap akan diangkat menjadi abdi negara. Sebab, pemerintah memang mau menghapus jabatan honorer pada tiap instansi pemerintahan.

"Kita harus selesaikan honorer. Honorer adalah orang yang sudah banyak mengabdi begitu lama. Oleh karena itu harus ada penyelesaian status, apakah dia akan jadi PNS atau PPPK," tegas dia.

Kepastian itu disebutnya akan dirampungkan dalam waktu dekat ini, setelah mendiskusikannya bersama Komisi II DPR RI.

"Itu nanti akan dibicarakan dalam rapat kerja secara menyeluruh di DPR sebentar lagi karena hiruk pikuk politik baru selesai. Mungkin bulan depan, itu akan dituntaskan di sana oleh seluruh kementerian/lembaga. Tunggu saja," imbuhnya.

"Honorer, saya selalu menyatakan, tidak boleh dinafikan. Kalau tidak (diangkat jadi) PNS, ya PPPK," dia menandaskan.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan, pihaknya akan segera menuntaskan masalah perekrutan guru honorer.

Menurutnya, Kemendikbud sudah menyiapkan kuota sebesar 150 ribu guru honorer yang dapat direkrut melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Tahun 2019 ini, Februari kemarin kita sudah rekruitmen tes melalui jalur PPPK, terutama untuk mereka yang usianya sudah di atas 35 tahun, yang tidak mungkin mengikuti tes melalui jalur PNS," jelasnya di sela acara jalan sehat di Lapangan Kantor Kemendikbud Jakarta, Minggu, 28 April 2019. 

Pihaknya berharap tahun ini juga bisa dibuka kembali jalur PPPK untuk guru honorer yang masa kerjanya di atas 15 tahun.

"Ini akan kita selesaikan secara bertahap, Insyallah sampai perkiraan saya 2023 akan kelar guru honorer ini," Muhadjir mengakhiri.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menilai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) berjalan mulus. 

"79 persen untuk SMP, untuk SMA sudah 90 persen. SMP karena jumlahnya lebih banyak dari SMA," tuturnya.

Muhadjir menegaskan, pihaknya juga sudah mengajukan agar daerah yang masih kekurangan sarana dan prasarana komputer dapat segera dipenuhi kebutuhannya.

"Kita harapkan 100 persen tahun depan. Pak Menteri Komunikasi dan Informasi juga janjikan akan ada 100 ribu sekolah yang akan dipasang jaringan baru, terutama SMP," ujarnya.

Muhadjir berharap dirinya bisa mengakhiri periode Kabinet Kerja pada Oktober 2019 di sektor pendidikan dengan baik.