SDM Handal Jadi Kunci Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin menyatakan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci penting guna mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. 

Dia menuturkan, jumlah SDM yang berlimpah tidak akan berarti jika sebuah negara tidak memiliki SDM andal.

Terlebih pada era digitalisasi seperti saat ini, banyak negara di dunia yang berlomba untuk menjadi negara maju melalui pengembangan SDM yang dimiliki.‎

"Sumber daya alam berlimpah tidak akan berarti jika negara tersebut tidak memiliki SDM handal untuk mengelola demi keberlangsungan negara tersebut. Perlu komitmen bersama dari seluruh pihak yang berada di kementerian dan lembaga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisie," ujar dia di Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Syafruddin menuturkan, hingga saat ini masih banyak indikator yang menunjukan tata kelola pemerintahan masih belum efektif dan efisien. Penyebabnya adalah banyaknya program di kementerian dan lembaga yang masih tumpang tindih. 

Untuk itu, lanjut dia, Kementerian PANRB akan terus melakukan pembenahan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Kita akan lakukan perbaikan dengan mengkombinasikan sistem yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sudah banyak perbaikan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan daerah saat ini," ungkap dia.

Syafruddin juga mengingatkan pentingnya Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKJPP)‎ sebagai indikator efektifitas kerja pemerintahan. 

"Laporan kinerja ini merupakan bagian dari controlling, otokritik dan juga pengawasan mengenai capaian program dan kinerja dari setiap kementerian dan lembaga yang akan digunakan oleh Presiden sebagai bahan evaluasi,‎" tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Supranawa Yusuf mengatakan, pemetaan potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi salah satu aspek penting guna mendukung peningkatan pelayanan publik. Ini khususnya di wilayah timur Indonesia seperti di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Untuk itu, lanjut dia, program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (P2KBKN) tahap II memberikan fokus kepada penilaian potensi dan kompetensi Pejabat Pengawas wilayah Papua dan Papua Barat.

"Standar kinerja ASN di Papua Barat harus sudah sejajar dengan ASN di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu. Hasil dari kegiatan penilaian potensi dan kompetensi kali ini harus ditindaklanjuti, salah satunya dengan memberikan pengembangan terhadap kesenjangan kompetensi ASN," ujar dia di Jakarta, Senin, 11 Februari 2019.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Nataniel Mandacan menyatakan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal yang mutlak perlu dilakukan jika Pemerintah ingin meningkatkan pelayanan publik.

"Dengan dilakukannya pemetaan ini, kami akan memperoleh gambaran potensi dan kompetensi pegawai yang akan menjadi acuan pengembangan kualitas mereka. Hal itu diharapkan akan mendorong optimalisasi pelayanan publik,” tandas dia.