Pemerintah Indonesia Sosialisasikan Pemindahan Ibu Kota di London

Liputan6.com, London - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyampaikan rencana pemindahan ibu kota di London, Inggris. Ini ia sampaikan ketika bertemu perwakilan firma global seperti HSBC, ARUP, KPMG, Linklaters, dan Asia House.

Di depan para perencana, desainer, insinyur, arsitek, dan konsultan teknik, Menteri Bambang pun mengungkit dampak positif pemindahan ibu kota. Tujuannya adalah demi mewujudkan Indonesia-sentris.

"Rencana pemindahan Ibu Kota Negara juga menjadi fokus pembangunan kami ke depan, dengan harapan pemindahan tersebut dapat tidak hanya memicu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan Indonesia-sentris dan mendorong pemerataan," ujar Menteri Bambang dalam keterangan resminya, Kamis (4/7/2019).

Masalah investasi infrastruktur di Indonesia juga menjadi bahasan utama dalam pertemuan agar menjadi pendorong ekonomi dan mengantar Indonesia menjadi ekonomi terbesar kelima dunia pada tahun 2045 mendatang.

Menurut Asian Development Bank (ADB), total investasi yang dibutuhkan Asia adalah USD 1,34 triliun untuk periode 2016-2013. Indonesia merupakan salah satu dari 25 negara yang paling butuh investasi infrastruktur.

Selain pemindahan ibu kota, kondisi lain yang disorot di Indonesia adalah kebutuhan infrastruktur atau infrastructure gap (selisih infrastruktur) sebesar Rp 20,25 triliun pada periode 2005-2015. Investasi infrasttukrtur pun digencarkan agar kebutuhan dasar seperti akses air bersih dan sanitasi bisa mencapai 100 persen pada tahun 2024.

"Untuk itu, pemerintah terus mendorong investasi infrastruktur agar semakin tumbuh, terutama melalui skema pendanaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA)," ujar Menteri Bambang.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Bambang juga sempat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris untuk Urusan Pembangunan Internasional Rory Stewart. Keduanya bertemu untuk mempererat kerja sama pembangunan kedua negara.

"Mewakili Pemerintah Indonesia, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Inggris khususnya Department for International Development (Departemen Pembangunan Internasional, DfID) atas dukungan berkelanjutan dan kerja samanya di bidang Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan perubahan iklim," ujar Menteri Bambang.

Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas sedang menerapkan tiga proyek kerja sama dengan DfID, yakni:

1. Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut (TEGAK) yang dikelola Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Proyek ini untuk mendukung Badan Restorasi Gambut (BRG) Indonesia dalam mengelola hutan, restorasi, serta mencegah kebakaran hutan di lima provinsi.

2. Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang bertujuan untuk mendukung persiapan perencanaan PRK serta mengintegrasikan PRK ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

3. Hutan Berkelanjutan di Papua yang dikelola oleh Desk Papua. Proyek ini untuk mendukung pencegahan deforestasi dan degradasi lahan di wilayah Papua.

Total portofolio DfID di Indonesia adalah 60 juta pound sterling yang membiayai kegiatan di bidang Forest, Lands, and Governance (FLAG) sebesar 32,5 juta pound sterling, serta sebesar 27,5 juta untuk mendukung perencanaan spasial dan hutan berkelanjutan di Papua, pertumbuhan ekonomi hijau, dan PRK.