DPR Sebut Infrastruktur Era Jokowi Tak Maksimal, Ini Sebabnya

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo mengatakan, dampak pembangunan infrastruktur era Presiden Jokowi tak maksimal.

Hal ini salah satunya dilihat dari adanya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang infrastruktur, Krakatau Steel melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

"Kontraktor kita mati 45.000, UKM yang berkolaborasi jadi koperasi mati 40.000 lebih dalam tempo 3 sampai 4 tahun terakhir. Data semua ada di media, ternyata PHK daripada industri yang mendukung infrastruktur justru terjadi, misalnya Krakatau Steel," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Bambang mengatakan, pengerjaan infrastruktur terus dikebut dengan menghabiskan dana yang cukup fantastis sekitar Rp 400 triliun. Namun pada kenyataannya, tidak banyak hasil atau imbal balik yang diperoleh dari pembangunan tersebut.

"Kami lihat infrastruktur sudah dibangun dengan anggaran sekitar Rp 400 triliun lebih, angka ini lebih tinggi dari kabinet sebelumnya sekitar Rp 120 triliun lebih. Tapi kami lihat hampir tidak maksimal hasil dari infrastruktur," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tidak hanya badan usaha yang belum menikmati adanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga masyarakat. Di beberapa daerah penyediaan air bersih masih menjadi kesulitan besar yang harus diselesaikan.

"Saya lihat seharusnya infrastruktur ini bisa menjadi jaminan untuk kebutuhan dasar masyarakat, misal air minum. PDAM di Denpasar hanya 30 persen, Medan 32 persen, Dumai lebih prihatin hanya 1 persen penduduk yang dapat PDAM. Semarang, Jakarta 60 persen, tapi itu tidak ada perubahan sama sekali," kata Bambang.

Untuk itu, Bambang menegaskan, harus ada perubahan nyata di tahun mendatang. Agar pembangunan infrastruktur tidak hanya menjalankan pembangunan tanpa memberi dampak sebanyak-banyaknya bagi rakyat.

"Kami lihat dari anggaran yang sudah disetujui ini, kami harap agar DPR tidak hanya menjadi tukang stampel. Kami ingin memberikan masukan kritis, sehingga anggaran di 2020 diharapkan mendapatkan yang terbaik," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dalam lima tahun terakhir dan mendatang bukan hanya urusan ekonomi namun menyangkut persatuan antaranak bangsa.

"Pembangunan infrastruktur lima tahun lalu telah kita mulai dan kita kerjakan. Infrastruktur tidak hanya urusan ekonomi," kata Presiden Jokowi saat membuka Kongres XXII PGRI di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara, Jumat malam, 5 Juli 2019.

Kepala Negara mencontohkan pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, tidak hanya menyangkut urusan transportasi dan logistik.

"Dengan adanya infrastruktur ini juga akan semakin menguatkan persatuan antaranak bangsa karena dari Aceh sampai Papua bisa tersambung, antardaerah terhubung. Inilah infrastruktur yang menyatukan negara kita," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Ia menyebutkan tidak ada negara yang memiliki pulau sebanyak Indonesia. Semua itu memerlukan infrastruktur, air bersih, listrik, jalan dan semua pendukung.

"Betapa memanajemen negara kita tidak mudah, tantangan kita tantangan besar karena memang kita negara besar," kata Jokowi.