Ketua DPR AS Tuduh Donald Trump Akan Jadikan Amerika Negara Kulit Putih

Liputan6.com, Washington DC - Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi mengatakan bahwa Donald Trump ingin menambahkan pertanyaan kewarganegaraan ke dalam sensus tahun depan.

"Dia ingin membuat Amerika putih kembali," sindir Pelosi, seraya menyebut rencana tersebut bersifat rasis dan membahayakan nilai kemajemukan setempat, demikian sebagaimana dikutip dari Time.com pada Selasa (9/7/2019).

Anggota kubu Demokrat asal California itu mengatakan pemerintahan Donald Trump sedang berjuang di pengadilan federal untuk menghapus "pertanyaan khusus" itu, karena akan berdampak mengerikan pada siapa pun yang merespons.

Para ahli Biro Sensus dan kritikus mengatakan pertanyaan itu akan membuat orang-orang di AS enggan merespons, termasuk sejumlah besar imigran dari Amerika Tengah, karena dinilai ofensif.

Pelosi mengatakan pada konferensi pers di San Francisco, bahwa jika orang tidak menjawab formulir sensus mereka, maka pemerintahan Donald Trump akan menang.

"Pemerintah akan lebih berat (perhatiannya) kepada masyarakat kulit putih, dan ini sangat berbahaya," ujar Pelosi.

Di saat bersamaan, Mahkamah Agung untuk sementara waktu memblokir inklusi pertanyaan tersebut.

Sensus digunakan untuk mendistribusikan kursi kongres dan dana pemerintah.

Jumlah imigran yang tidak tercantum akan menggeser perwakilan federal dan dana pemerintah, menjauh dari daerah tempat tinggal migran.

Perseteruan antara Donald Trump dan Nancy Pelosi telah berlangsung sejak pelantikan anggota DPR AS menjelang akhir tahun lalu.

Pada awal Januari, Trump menunda perjalanan Pelosi ke Brussels dan Afghanistan, serta memintanya tetap bernegosiasi untuk mengakhiri polemik penutupan sebagian pemerintahan di Negeri Paman Sam kala itu.

Trump mampu menghentikan secara sepihak rencana perjalanan itu, dengan menolak izin penggunaan pesawat militer oleh Pelosi dan delegasi yang dibawanya, demikian sebagaimana dikutip dari BBC.

Keputusan Trump tersebut dilakukan ketika penutupan sementara pemerintahan AS telah memasuki hari ke-27, di mana sekaligus menjadikannya yang terlama dalam sejarah negara itu.

Seakan sebagai balasan, pada 21 Januari, Pelosi menolak proposal Donald Trump yang dapat menghentikan penutupan pemerintahan (government shutdown)yang telah berjalan selama 29 hari kala itu

Proposal yang ditawarkan Trump berupa perlindungan sementara kepada beberapa imigran tak berdokumen di perbatasan AS - Meksiko.

Sebagai gantinya, Trump berharap agar DPR menyetujui anggaran US$ 5,7 miliar yang ia inginkan untuk membangun tembok di sana.

Tapi, DPR AS yang diketuai oleh Pelosi dan didominasi oleh fraksi Demokrat yang beroposisi, menolak usulan Trump. Sang presiden kemudian murka, menuduh Pelosi bersikap "tidak rasional" karena menolak tawarannya.