46.174 Rumah Murah dapat Bantuan KPR FLPP hingga Kuartal II 2019

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan evaluasi terhadap penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) per kuartal II 2019. Hasilnya, sebanyak 18 bank pelaksana mampu menyalurkan KPR FLPP lebih dari 50 persen dari kuota yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).

Sebagai informasi, KPR FLPP pada 2019 ini disalurkan Kementerian PUPR melalui Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) yang bekerjasama dengan 39 bank pelaksana, yang terdiri dari 9 Bank Umum Nasional dan 30 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

"Bank pelaksana turut mengingatkan pengembang terkait spesifikasi teknis rumah yang merujuk pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 403 tahun 2002 tentang Pembangunan Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat," tutur Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Heripoerwanto dalam keterangan tertulis, Jumat (19/7/2019).

Berdasarkan informasi Kementerian PUPR, 18 bank pelaksana yang sukses menyalurkan dana likuiditas pembiayaan perumahan di atas 50 persen pada kuartal II tahun ini terdiri dari 5 Bank Umum Nasional serta 13 Bank Pembangunan Daerah.

Sebanyak 5 Bank Umum Nasional itu antara lain BNI, BTN, BTN Syariah, BRI, dan Bank Mandiri. Sedangkan 13 BPD yakni Bank Jabar Banten, Bank Sulselbar, Bank Kalbar, Bank Kalsel, Bank Kalsel Syariah, Bank Jatim Syariah, Bank Jatim, Bank Sumselbabel Syariah, Bank Aceh, Bank Jambi, Bank Nagari, Bank Sumselbabel, dan Bank Jambi Syariah.

Hasil evaluasi kuartal II 2019 juga mencatat, dana FLPP yang telah disalurkan kepada masyarakat sebanyak 46.174 unit rumah, atau sekitar 67 persen dari target total 68.858 unit.

Sementara itu, Plt Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Monhilal mengatakan, bank pelaksana yang secara kuota dana subsidi masih minim penyalurannya dapat dialihkan kepada bank pelaksana yang lebih berhasil penyalurannya.

"Bank pelaksana yang fokus dan telah mencapai lebih dari 50 persen penyaluran dana FLPP, berpeluang untuk mendapatkan relokasi kuota dari bank pelaksana yang minim pencapaiannya. Sebanyak 10 Bank Pelaksana telah mengajukan permohonan untuk menambah kuota dana FLPP," pungkas Monhilal.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI, Soelaeman Soemawinata, mengatakan bahwa kinerja pemerintah Joko Widodo di sektor perumahan perlu diapresiasi. Pemerintah kata dia, telah menunjukkan komitmen untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat selama 4 tahun terakhir.

"Kalau dari kami melihatnya lebih ke sisi substansi selama ini memang kita harus akui bahwa pemerintah 4 tahun belakangan ini sangat konsisten dan mempunyai progres yang kuat untuk bagaimana caranya rakyat ini bisa memiliki rumah dan bisa berpenghidupan secara lebih layak," kata dia, saat ditemui, di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Meskipun demikian, dia mengatakan, tentu ada catatan yang masih harus diberikan terkait implementasi program pembangunan perumahan yang dijalankan pemerintah.

"Jadi kebijakan yang memang fokus di sana seperti ada PP 64 sudah dijalankan kemudian OSS sudah dijalankan tapi memang belum bisa berjalan secara penuh," jelas dia.

Menurut dia, ke depan masih cukup banyak tantangan yang harus dihadapi. Termasuk koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masih harus ditingkatkan.

"Karena memang tantangannya cukup banyak sebenarnya menggulirkan kebijakan ke 450 sekian daerah tingkat Daerah Tingkat (Dati) II artinya kabupaten kota bukan yang gampang sebenarnya," ungkapnya.

Selain itu, backlog perumahan yang mencapai 11,4 juta dan terus bertambahnya kebutuhan perumahan setiap tahun, kata dia, juga merupakan tantangan tersendiri.

"Jumlah itu tantangan sendiri 11,4 juta backlog kemudian ada keluarga baru yang masuk setiap tahun di 800 keluarga itu adalah sebuah tantangan yang cukup besar," tandasnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta kontraktor pengembang perumahan untuk lebih gencar membangun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Salah satu langkah dalam menyediakan hunian terjangkau melalui Program Sejuta Rumah.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menuturkan, pembangunan hunian dalam Program Sejuta Rumah hingga akhir Februari 2019 telah mencapai 120 ribu unit. 

Namun dia menilai, pencapaian tersebut masih tertahan lantaran pengembang enggan membangun rumah bagi MBR sebelum ada kepastian terkait harga jualnya.

"Jadi kita sekarang memang masih ada gejala pengembang menahan stok karena nunggu harga. Nah ini enggak betul nih," keluh dia di Jakarta, Senin (4/3/2019).

Dia pun mengimbau agar pengembang tetap menyalurkan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dengan harga yang ada sekarang, laksanakan seperti biasa. Karena dengan harga sekarang masih bisa jalan," imbuh dia.

Dia pun menyampaikan, Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan kini tengah menggodok perubahan skema harga rumah MBR untuk periode 2019 dan 2020.

"Ini sedang diusulkan dari PUPR ke Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati), sedang harmonisasi. Ini untuk 2 tahun, 2019 dan 2020. Saya minta kepada teman-teman asosiasi dan pengembang untuk terus semangat mendukung Program Sejuta Rumah," ujar dia.