Investor Asing Mulai Lirik Program Satu Juta Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) rupanya mulai dilirik sejumlah investor asing yang ingin berinvestasi di sektor properti Indonesia.

Direktor Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, adanya Program Satu Juta Rumah memang diharapkan dapat mendorong masuknya investasi untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Sudah banyak investor asing yang datang kepada saya untuk berinvestasi di sektor properti, khususnya pembangunan rumah untuk MBR," ujar Khalawi dalam sebuah keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2019).

Menurut dia, adanya Program Satu Juta Rumah dinilai para investor sangat positif. Hal itu dikarenakan kebutuhan rumah untuk masyarakat di Indonesia yang masih cukup tinggi.

Dia menyampaikan, beberapa invetor asing yang menyatakan minatnya untuk berinvetasi di sektor properti antara lain berasal dari Korea Selatan, Cina, dan sejumlah negara lainnya. Meskipun demikian, pihaknya berharap adanya investor asing yang mulai melirik bisnis properti jangan dianggap sebagai ancaman bagi pengembang perumahan dalam negeri.

"Investor dari Korea, Cina, dan sejumlah negara lainnya sangat berminat sekali untuk membangun rumah untuk MBR. Mereka tertarik dengan program pemerintah Indonesia yang mendorong pembangunan rumah untuk masyarakatnya. Sebab di negara lain program seperti itu belum ada," terangnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Guna mengundang masuknya investasi di sektor properti, lanjutnya, pemerintah terus berupaya mempermudah perizinan. Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan untuk MBR dinilai akan mampu mendorong capaian Program Satu Juta Rumah di Indonesia.

Khalawi menambahkan, pemerintah juga tetap otimis target Program Satu Juta Rumah pada tahun ini bisa mencapai angka 1,25 juta seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Apalagi saat ini pengembang di Indonesia seperti Real Estate Indonesia (REI) juga aktif dalam menggandeng kerjasama dengan pihak luar.

"Dalam PP ini kami ingin mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan untuk perizinan pembangunan rumah MBR. Sebab mereka memiliki otonomi untuk memberikan perizinan," tandasnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, hingga 18 Agustus 2019 realisasi program satu juta rumah telah mencapai 808 ribu unit. Diketahui, pada tahun ini target ditetapkan yakni 1,25 juta unit hunian.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi mengatakan, pihaknya dapat mengejar target 1,25 juta di tahun ini. Dalam menjalankan program satu juta rumahpemerintah pusat berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, dan pelaku usaha.

HomeBisnisEkonomiHingga Agustus, Realisasi Program Satu Juta Rumah Capai 808 Ribu Unit Liputan6.com27 Agu 2019, 15:00 WIB10  Capaian program Satu Juta Rumah selama tiga tahun (2015-2017), telah tercapai 2,49 juta unit.Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, hingga 18 Agustus 2019 realisasi program satu juta rumah telah mencapai 808 ribu unit. Diketahui, pada tahun ini target ditetapkan yakni 1,25 juta unit hunian.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi mengatakan, pihaknya dapat mengejar target 1,25 juta di tahun ini. Dalam menjalankan program satu juta rumahpemerintah pusat berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, dan pelaku usaha.

"Per tanggal 19 Agustus 2019 sudah 808 ribu. Artinya Insya Allah target kita tercapai," kata dia, saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (27/8).

Dia menjelaskan, rumah yang dibangun dalam program satu juta rumah terdiri dari rumah mewah, rumah sedang, dan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pihaknya pun sudah menentukan proporsinya.

"Jadi (proporsinya) bisa 1-2-3 rumah yang dibangun pengembang. Kalau ada 1 rumah mewah (yang dibangun), ada 2 rumah sedang, dan 3 rumah MBR. Atau (model) 1-3-6," urainya.

Dia pun mengapresiasi pengembang yang masih bersedia membangun perumahan MBR meski harga lahan kian mahal. Pemerintah, lanjut dia, juga berharap agar pengembang tak melulu mencari profit dalam membangun perumahan.

"Kalau di kota harga tanah tinggi, makanya kita apresiasi pengembang. Pemerintah harapkan swasta tidak hanya melulu profit, tapi membantu negara bangun rumah MBR," tandasnya