Bangun Bandara, Kementerian PUPR Siap Relokasi Rumah Warga di Asmat

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Diektorat Jenderal Penyediaan Perumahan siap membantu proses relokasi rumah masyarakat di sekitar pembangunan Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat, Papua.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pihaknya telah menyiapkan program bedah rumah dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asmat terkait lokasi relokasi rumah masyarakat yang terkena dampak pembangunan bandara tersebut.

"Kami siap membantu proses relokasi rumah masyarakat di Asmat yang terkena dampak pembangunan Bandara Ewer di Kabupaten Asmat, Papua," ujar Khalawi dalam sebuah keterangan tertulis, Sabtu (21/9/2019).

Menurutnya, pemerintah siap membantu pembangunan untuk masyarakat di Kabupaten Asmat. Sejumlah program perumahan seperti pembangunan rumah khusus (Rusus) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah telah dilaksanakan sejak 2016 lalu.

Terkait dengan program pembangunan fasilitas di Bandar Udara Ewer di Asmat, Papua, sambung Khalawi, itu akan mendorong peningkatan ekonomi di daerah tersebut. Tentunya, relokasi rumah masyarakat yang terkena dampak perluasan dan pembangunan landasan menjadi salah satu pilihan Pemkab Asmat sehingga mereka masih memiliki tempat tinggal yang laik huni.

"Kami memiliki program BSPS atau bedah rumah yang dapat dimanfaatkan untuk proses relokasi warga. Program BSPS ini bisa berupa peningkatan kualitas rumah maupun pembangunan rumah baru untuk masyarakat," ungkapnya.

"Tahun lalu (2018) kami telah mengalokasikan BSPS sebanyak 1.000 rumah dan pembangunan sekitar 200 rumah khusus untuk masyarakat Asmat," dia menambahkan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebagai informasi, penyaluran dana BSPS akan disalurkan melalui bank penyalur dana BSPS apabila semua proses administrasi dan verifikasi yang dilakukan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) rampung dilakukan. Penyaluran dana BSPS disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk bahan bangunan, dan tentunya juga melihat kesiapan masyarakat atau kelompok masyarakat yang akan melaksanakan pembangunan.

Besaran angaran untuk masing-masing penerima BSPS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 158/ KPTS/M/2019 tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan BSPS Tahun Anggaran 2019 terbagi menjadi dua kriteria.

Pertama, Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yakni Peningatan Kualitas Rumah Swadaya di Daerah Provinsi jumlah bantuannya Rp 17,5 juta. Dana tersebut dapat digunakan untuk pembelian bahan bangunan Rp 15 juta dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

Kriteria kedua, yakni Peningatan Kualitas dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Khusus di Pulau-pulau kecil dan Pegunungan di Provinsi Papua dan Papua Barat, nilainya Rp 35 juta. Dana tersebut dapat digunakan untuk pembelian bahan bangunan Rp 30 juta dan sisanya untuk upah tuka

Bupati Asmat Elisa Kambu berharap, Kementerian PUPR bisa membantu Pemkab Asmat untuk mendorong pembangunan rumah untuk masyarakatnya. Apalagi, lanjutnya, masih banyak rumah masyarakat di Asmat yang belum laik huni.

"Memang masyarakat di Asmat masih banyak yang belum mendapatkan bantuan rumah dan kebetulan ada kejadian kebakaran ratusan rumah di Distrik Agats. Banyak masyarakat korban kebakaran yang kurang mampu sehingga bantuan perumahan sangat diperlukan. Kami juga perlu melakukan relokasi rumah akibat pembangunan Bandara Ewer," tuturnya.