Pemenang Lelang Operator Bandara Komodo Diumumkan Pekan Ini

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan finalisasi proses lelang pengelolaan Bandara Internasional Komodo. Pengelolaan Bandara yang terletak di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur tersebut akan menggunakan skema KPBU.

"Kami menjelang finalisasi suatu proses KPBU yang kita lakukan untuk Labuan Bajo," kata dia, di Acara 'Market Sounding Proyek Bandara Singkawang," di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (7/10).

Meskipun demikian, mantan Dirut Angkasa Pura II ini masih enggan membeberkan konsorsium yang berhasil lolos dalam lelang Bandara Komodo.

"Pemenang kemungkinan adalah kolaborasi swasta nasional dan swasta internasional," lanjut Budi.

Namun yang pasti, kata dia, pengumuman pemenang lelang pengelolaan Bandara Komodo akan dilakukan dalam waktu dekat. Tentunya setelah proses finalisasi rampung.

Sebelumnya, santer dikabarkan, pemenang lelang yakni konsorsium alias perusahaan patungan antara perusahaan Singapura, Changi Aiports International Pte Ltd dan perusahaan Indonesia PT Cardig Aero Service

"Ya nanti waktu pengumuman tahu berapa yang lolos. Mungkin 10 atau 11 Oktober," ujar dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp 5 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com di tautan ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan lima proyek infrastruktur transportasi yang akan ditawarkan kepada investor melalui skema Kerjasma Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kelima proyek tersebut menjadi pilot project (proyek percontohan) yang dilakukan Kemenhub untuk menerapkan skema KPBU.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono menyebutkan, kelima proyek tersebut adalah Bandara Komodo, Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, ToD Poris Plawad di Kota Tangerang, Perkeretaapian Makassar-Pare Pare sepanjang 142 km, serta Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Bau-Bau.

"Saat ini kita ingin mendorong KPBU agar betul-betul memberikan ruang terbuka ke swasta. Kemenhub memiliki pilot project KPBU yang telah siap ditawarkan kepada pihak swasta," ungkap Sesjen di Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Djoko mengungkapkan, untuk membangun infrastruktur transportasi, Kementerian Perhubungan membutuhkan biaya lebih dari Rp 1.000 triliun. Akan tetapi, dana APBN sangat terbatas sehingga tidak dapat memenuhi semua proyek yang akan dibangun.

Oleh karena itu Kementerian Perhubungan mencari sumber daya lain untuk dapat memenuhi kebutuhan ini salah satunya dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Berangkat dari adanya kebutuhan biaya yang cukup besar untuk infrastruktur ini tentunya kami harus memikirkan cara-cara agar target pembangunan bisa dicapai salah satunya melalui rekayasa pembiayaan yang kita sebut dengan KPBU yaitu Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha," ujarnya.

Djoko menambahkan, Cara ini bertujuan untuk memberi peluang dan kesempatan kepada sektor swasta untuk turut mengelola prasarana transportasi. Dia juga menegaskan bahwa skema ini bukanlah untuk menjual asset negara namun dalam upaya menekan penggunaan APBN karena kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi yang sangat besar.

KPBU ini memiliki beberapa metode yang dapat dipilih oleh pihak swasta sebagai investor salah satu metodenya adalah availability payment.

"KPBU ini kan ada beberapa metode ya, jadi paling enggak kita ingin sampaikan salah satunya dengan availablity payment (AP), sehingga ada cicilan-cicilan. Selain (AP), masih ada juga metode yang lain. Ini tentu sudah melalui proses hitung-hitungan," pungkas dia.