Di Hadapan Pejabat Daerah dan Pusat, Jokowi Akui Urus Negara Tidak Mudah

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) 2019. Acara tersebut digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (13/11/2019).

Saat memberikan sambutan, Jokowi berharap agar ada sinergi baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena mengurus negara sebesar Indonesia tidaklah mudah.

"Juga perlu saya sampaikan, mengelola negara sebesar negara kita Indonesia ini tidaklah mudah, beda dengan negara-negara lain. Jumlah penduduknya saja sekarang sudah 267 juta, jumlah pulaunya 17 ribu pulau, semakin kompleksnya kita mengelola negara sebesar Indonesia ini," ujar Jokowi , Rabu (13/11/2019).

Di samping itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam laporannya menyampaikan bahwa rakornas ini dihadiri oleh 2.693 peserta yang terdiri atas kepala daerah, DPRD, kepolisian, kejaksaan, dan TNI.

Acara ini mengambil tema Sinergi Pelaksanaan Lima Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Maju.

Seperti diketahui, saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, Jokowi menyampaikan lima visi besar yang akan dikerjakan dalam pemerintahannya lima tahun ke depan bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Untuk itu, acara ini digelar dengan tujuan untuk menegaskan visi Presiden dan Wakil Presiden serta menyamakan persepsi visi pembangunan pemerintah pusat dan daerah.

"Ini kita harapkan adanya sinergi antara pusat dan daerah dan kesamaan visi dengan tujuan untuk membangun Indonesia yang makin maju ke depan," kata Tito.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas Program Kartu Pra Kerja. Dia mengingatkan dua hal penting dalam implementasi Kartu Pra Kerja. 

Pertama, mempersiapkan angkatan kerja baru yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kedua, meningkatkan keterampilan angkatan kerja sehingga lebih produktif dan memiliki daya saing.

“Supaya menjadi catatan kita semuanya 58 persen tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah, karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya,” tegas Jokowi  di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11).

Reformasi yang dimaksud Jokowi yakni pembenahan dalam sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Reformasi juga harus memperhatikan kebutuhan dunia usaha dan industri. 

“Oleh sebab itu, terkait dengan reformasi pelatihan vokasi saya meminta Kartu Pra Kerja segera diimplementasikan tahun depan,” pintanya.

Jokowi menegaskan, program Kartu Pra Kerja harus dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta. BUMN diminta ikut terlibat dengan menyediakan tempat-tempat pelatihan yang layak.

“BUMN juga ikut campur di sini karena BUMN memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representative, beberapa suaa sudah melihatnya,” kata dia.

Jokowi melanjutkan, dengan adanya program Kartu Pra Kerja nantinya pencari kerja bisa memilih pelatihan yang diminati melalui platform digital yang disediakan pemerintah. Misalnya pelatihan barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris computer, teknisi programming dan coding.