Jokowi Minta BUMN Siapkan Tempat Pelatihan Peserta Kartu Prakerja

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas Program Kartu Pra Kerja. Dia mengingatkan dua hal penting dalam implementasi Kartu Pra Kerja. 

Pertama, mempersiapkan angkatan kerja baru yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kedua, meningkatkan keterampilan angkatan kerja sehingga lebih produktif dan memiliki daya saing.

“Supaya menjadi catatan kita semuanya 58 persen tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah, karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya,” tegas Jokowi  di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11).

Reformasi yang dimaksud Jokowi yakni pembenahan dalam sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Reformasi juga harus memperhatikan kebutuhan dunia usaha dan industri. 

“Oleh sebab itu, terkait dengan reformasi pelatihan vokasi saya meminta Kartu Pra Kerja segera diimplementasikan tahun depan,” pintanya.

Jokowi menegaskan, program Kartu Pra Kerja harus dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta. BUMN diminta ikut terlibat dengan menyediakan tempat-tempat pelatihan yang layak.

“BUMN juga ikut campur di sini karena BUMN memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representative, beberapa suaa sudah melihatnya,” kata dia.

Jokowi melanjutkan, dengan adanya program Kartu Pra Kerja nantinya pencari kerja bisa memilih pelatihan yang diminati melalui platform digital yang disediakan pemerintah. Misalnya pelatihan barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris computer, teknisi programming dan coding. 

Reporter: Titin Supriatin

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, memastikan pihaknya siap untuk menjalankan program prioritas Presiden Jokowi, yakni kartu pra-kerja.

"Jadi untuk kartu pra-kerja ini saya dalami dulu masalahnya, yang saya sedang lakukan adalah mendalami persoalan yang menjadi agenda utama. Karena itu, saya terus rapat internal dengan deputi dan jajak pendapat," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Menurut Muhadjir, sebagai menteri koordinator, tugasnya adalah mencari simpul masalah dalam kementerian dan lembaga yang bekerja di bawah koordinasinya.

Muhadjir mengaku ingin tiap kementerian memuluskan program prioritas dari Presiden Jokowi. 

"Agar program menjadi visi presiden ini berada di tiap kementerian dan lembaga itu saat dilaksanakan betul-betul padu," jelas Muhadjir.

Muhadjir mengamini bahwa Indonesia mempunyai luas wilayah sangat besar. Untuk itu, ia ingin program pengembangan sumber daya manusia (SDM) dilakukan multisektor dan simultan.