Top 3: Seputar Pengangkatan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir secara resmi mengumumkan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (persero).

Ahok akan didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai wakil komisaris utama.

Artikel seputar penunjukan Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina ini menjadi artikel yang banyak dibaca.

Selengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Sabtu (23/11/2019):

1. Erick Thohir Minta Serikat Pekerja Pertamina Tak Buruk Sangka ke Ahok

Menteri BUMN Erick Thohir, mengungkapkan pendapatnya terkait penolakan kepada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok oleh Serikat Pekerja (SP) Pertamina. Menurutnya, pro-kontra tidak hanya terjadi terhadap Ahok. Hal serupa juga terjadi padanya, begitu pun dengan Chandra Hamzah.

"Yang penting begini, kasih kesempatan kita bekerja dan liat hasilnya, kadang kita semua suuzon, ah orang begini orang begini tanpa melihat hasilnya, yang penting sekarang kita kerja di mana kira di KBUMN, kenapa merampingkan tapi tidak hanya merampingkan tapi juga cakap atau bisa bekerja." ujar Erick.

Baca artikel selengkapnya di sini

Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama telah ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut akan didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai wakil komisaris utama.

"Insyaallah sudah putus dari Beliau, Pak Basuki akan jadi Komisaris Utama Pertamina. Akan didampingi Pak Wamen Budi Sadikin jadi wakil komisaris utama," kata Erick.

Baca artikel selengkapnya di sini

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) untuk mengesahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama. Selain Ahok juga akan dilantik beberapa komisaris dan direksi lainnya.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, berdasaran Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018, penunjukan dewan komisaris dan direksi perusahaan BUMN harusa berdasarkan persetujuan Presiden.

Menurut Arya, Menteri BUMN Erik Thohir telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo pada Jumat ini.

Baca artikel selengkapnya di sini