Kementerian PUPR Siapkan Anggaran Rp 1,3 Triliun untuk Bangun Irigasi di 2020

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melanjutkan program pembangunan infrastruktur kerakyatan pada 2020 mendatang. Salah satunya yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,35 triliun untuk melaksanakan P3TGAI di 6.000 titik lokasi di seluruh Indonesia.

"Program-program tersebut tesebar di seluruh Indonesia yang pelaksanaannya bersinergi dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat melalui skema pembiayaan. Salah satunya adalah program P3TGAI yang pada tahun 2020 akan tersebar di 6.000 lokasi dengan total anggaran sebesar Rp 1,35 triliun melalui Ditjen Sumber Daya Air," tutur basuki dalam keterangannya, Senin (25/11/2019).

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Hari Suprayogi menyampaikan, pelaksanaan program P3TGAI akan mengajak para petani untuk berpartisipasi di dalamnya.

"P3TGAI adalah program pemerintah. Suatu program padat karya, nanti yang mengerjakan juga petani sendiri. Tahun lalu ada 9.000 titik lokasi, tahun depan 6.000 lokasi. Lokasinya seluruh Indonesia," jelasnya di Bendungan Sindangheula, Kabupaten Serang, Banten.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Untuk penentuan lokasi, ia menyatakan, Kementerian PUPR terus menerima berbagai usulan. "Jadi ini terus dilakukan, dimana aja usulannya kita lakukan verifikasi. Kalau memang ya (terkonfirmasi) kita lanjutkan, kalau enggak bisa diganti," ungkap dia.

Dari berbagai usulan tersebut, ia menambahkan, Kementerian PUPR beserta Komisi V DPR RI yang turut terlibat dalam P3TGAI ini akan memprioritaskan wilayah yang juga berpartisipasi pada program On Farm yang diinisiasi oleh Perum Bulog.

"Jadi itu dimana aja, tergantung usulannya. Tapi kalau perkiraan, ini kan di Komisi V (DPR). Jadi kalau ada aspirasi untuk wilayah on farm, itu masuk prioritas," pungkas Hari.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan empat proyek jalan tol kepada pihak swasta dengan skema PPP atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Hal ini diungkapkan di acara Market Sounding Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur di Auditorium Kementerian PUPR.

"Dengan market sounding hari ini kita akan lanjutkan pembangunan jalan tol ini yang sangat ditunggu masyarakat saya yakin ini akan untungkan bapak sekalian. Kami prioritaskan swasta nasional, baru nanti BUMN," tutur Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Reni Ahiantini di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Adapun penjajakan minat pasar melalui skema KPBU untuk 4 ruas jalan tol sepanjang 424,27 km yakni pertama Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo (93,14 km) dengan biaya Rp 28,58 triliun.

Kedua, Jalan Tol Yogyakarta – Bawen (76,36 km) dengan biaya Rp 17,38 triliun, ketiga Jalan Tol Gedebage Tasikmalaya – Cilacap (206,65 km) biaya sebesar Rp 57,594 triliun dan keempat Jalan Tol Makasar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata) sepanjang 48,12 km dengan biaya Rp 9,41 triliun.

"Kita berkumpul untuk jaring masukan, tanggapan, dan minat dari investor terhadap proyek yang akan dikerjasamakan," ujarnya.

Dia bilang, pembangunan jalan tol memiliki peran penting sebagai “backbone” dalam konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik di Indonesia.

"Oleh karena itu, penyelenggaraan market sounding ini sangat penting dalam mendukung pengembangan jalan tol di Indonesia," tegasnya.