Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Sebagian Diserahkan ke Swasta

Liputan6.com, Jakarta Pembangunan ibu kota negara baru terus dikaji pemerintah. Kajian termasuk sumber pendanaan yang tidak semua ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono mengatakan, pembangunan ibu kota negara baru yang ditanggung APBN hanya mencakup infrastruktur dasar saja. Seperti jalan, bendungan dan sanitasi.

‎"APBN itu hanya untuk publik infrastruktur jalan, sanitasi, bendungan," kata Basuki, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta,‎ Jumat (3/1/2020).

Basuki melanjutkan, untuk pembangunan infrastruktur lain‎ seperti energi, air bersih dan perumahan didanai dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Bandan Usaha (KBPU).

‎"Air bersih. Air bersih mungkin bisa juga KPPBU. Bisa, energi bisa , perumahan bisa, paparnya," tuturnya.

Menurut Basuki, Kementerian P‎UPR akan menggeontorkan anggaranya untuk pembangunan jalan, mulai kuarta 4 2020. Mengenai permodalan dari investasi asing Basuki mengaku belum mengetahui.

‎"Saya enggak tahu, itu (investasi asing) urusannya pak menko," tandasnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, akan memboyong tiga pemenang sayembara desain ibu kota negara ke lokasi di Kalimantan Timur, pada 27 Desember mendatang.

Nantinya, Kementerian PUPR bersama para arsitek menyesuaikan desain ibu kota baru.

"Kan pasti ada plus minusnya masing-masing, kalau bisa disinergikan yang plus-plusnya," kata Basuki usai menghadiri acara open house di rumah dinas Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jalan Widya Chandra V, Jakarta Selatan, Rabu (25/12).

Dia memperkirakan, proses penyesuaian desain ibu kota baru bakal memakan waktu 8 bulan, karena perlu penyidikan tanah, pengukuran topografi. Sehingga, pada kuartal keempat tahun 2020 proses pembangunan bisa dilakukan.

Desain utama akan difokuskan pada infrastruktur berupa jalan, bendungan dan prasarana dasar lainnya. Dalam kunjungan itu, juga akan menentukan titik nol ibu kota baru. Maka, finalisasi desain akan jadi tanggung jawab kementerian pimpinannya itu.

"Untuk yang desain fisiknya itu PU," kata Basuki.

Reporter : Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com