Jaga Perbatasan Natuna, Menko Luhut Ingin Bakamla Pakai Kapal Ocean Going

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ingin Badan Keamanan Laut (Bakamla) jadi coast guard yang menjaga perbatasan wilayah Indonesia. Sebagaimana coast guard negara lain.

Bahkan dia menginginkan Bakamla dibekali kapal ocean going. Saat ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah membeli kapal ocean going asal Denmark. Ukurannya berkisar antara 138 meter sampai 150 meter.

"Jadi kita bisa berlayar di laut bebas," kata Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Luhut melanjutkan selama 72 tahun kemerdekaan, Indonesia belum punya kapal ocean going penjaga perbatasan. Untuk itu Bakamla perlu dibekali kapal jenis tersebut agar bisa sambil dipakai berlayar di laut Natuna.

"Bukan free guard tapi sekelas itu supaya kapal coast guard kita berlayar di Natuna," jelas dia.

Luhut mengaku telah berbicara dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk membeli kapal sejenis ocean going untuk Bakamla. Sementara yang dibeli Menhan Prabowo diserahkan kepada TNI Angkatan Laut.

Saat ini untuk memperkuat kewenangan Bakamla, aturannya sedang dibuat. Dia berharap bisa masuk dalam bagian omnibus law yang bakal diserahkan pemerintah kepada DPR pekan depan.

"Setelah itu nanti ada Omnibus lagi yang untuk bakamla," kata tokoh senior partai Golkar itu.

Dia menambahkan, timnya pun sudah kembali dari Natuna Utara untuk mensurvei lokasi pangkalan ikan. Hasilnya saat ini masih dalam pembahasan.

Terkait pembangunan pangkalan ikan, Luhut menyebut sudah banyak investor asing yang melirik. Mulai dari Amerika, Korea, Jepang hingga China.

Namun semua masih harus menunggu hasil studi gabungan kementerian pimpinannya dan KKP. "Buat kita mana saja yang mau," singkatnya.

Reporter: Anisyah Alfaqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video di bawah ini:

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto segera membeli kapal coast guard untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla). Hal ini bertujuan untuk menjaga dan mengamankan laut Natuna, Kepulauan Riau dari pencurian ikan oleh kapal asing.

"Gini, kita mendorong supaya command in the sea atau satu komando di laut. Dalam hal ini, yang didorong coast guard, coast guard kita kan Bakamla. Makanya Pak Prabowo memutuskan anggaran belanja kapal-kapal untuk Bakamla disegerakan," ujar Stafsus Menhan bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

"Jadi itu langkah yang bisa dilakukan Pak Prabowo, selain memang kita akan terus mendorong one command di laut, gitu," sambungnya.

Dahnil kemudian menjelaskan perbedaan fungsi operasi Bakamla dengan TNI AL di laut. Bakamla memiliki peran menjaga zona ekonomi eksklusif (ZEE) atau hak berdaulat terkait sumber daya laut di perairan Natuna. Sedangkan TNI AL bertugas menjaga kedaulatan teritorial perairan Indonesia.

"Kan Bakamla secara implementasi adalah coast guard. Jadi untuk menertibkan masalah hak berdaulat seperti ini, misalnya ada pencurian maka dilakukan oleh Bakamla. Tapi kalau kedaulatan itu TNI, dalam hal ini TNI AL," katanya.

"Ya yang di depan sampai detik ini kan Bakamla ya. Sedangkan TNI dalam hal ini operasi patroli biasa saja, patroli rutin untuk mengamati dan mengawasi," sambung Dahnil.