BNI Siap Gelontorkan KUR Sebesar Rp 22 Triliun di 2020

Liputan6.com, Jakarta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memastikan terus konsisten melakukan perencanaan, strategi inisiasi, eksekusi, monitoring, evaluasi dan perbaikan terhadap program penyaluran KUR dari tahun ke tahun untuk memastikan manfaat dari kredit tersebut. Adapun plafon KUR BNI pada 2020 dengan skema bunga 6 persen adalah sebesar Rp 22 triliun.

Direktur Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah dan Jaringan BNI Tambok P Setyawati menuturkan, pihaknya terus berinovasi dalam menyalurkan KUR mulai dari penyaluran berbasis klaster, penetrasi pasar orange zone di sekitar outlet BNI, value chain financing mitra usaha dari debitur korporasi (baik pada komoditas pertanian, perikanan dan perdagangan).

Kemudian mengembangkan program pemerintah berupa KUR Tani, bersinergi dengan mitra startup, meningkatkan kualitas dan ketepatan pola penyaluran secara one on one serta mengembangkan kemudahan akses pembiayaan KUR melalui digital.

"Inovasi-inovasi tersebut mengantarkan BNI dinobatkan sebagai Penyalur KUR Terbaik 1 pada 2019 lalu dari Kementerian Koordinator Perekonomian RI," ujar Tambok.

Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil-2 BNI Bambang Setyatmojo mengatakan bahwa ekspansif KUR BNI terlihat cukup agresif.

Pada 2018, target awal KUR BNI adalah sebesar Rp 13 triliun. Dalam perjalanannya penyaluran KUR BNI telah mencapai target pada September 2018, sehingga BNI mendapatkan tambahan alokasi plafond KUR sebesar Rp 3 triliun. Total realisasi penyaluran KUR BNI pada akhir 2018 mencapai Rp15,989 triliun kepada 185.223 debitur.

"Dengan konsisten melakukan inovasi, sinergi dan makin menghadirkan pendampingan," kata dia.

Dia mengungkapkan, pada 2019, BNI mendapat plafond KUR sebesar Rp 16 triliun dan target sudah tercapai pada bulan September 2019.

Lalu, pada Oktober lalu, kami mendapatkan tambahan plafond KUR sebesar Rp 2 triliun. Hingga akhir 2019, BNI berhasil mencatatkan penyaluran KUR sebesar Rp 17,7 triliun kepada 241.306 debitur. 

Aspek permodalan memang menjadi masalah klasik pada pengembangan UMKM. Padahal, secara prospek sebenarnya banyak UMKM memiliki usaha yang layak untuk diberikan akses perbankan (feasible).

Namun di sisi lain, UMKM belum memiliki banyak kesempatan untuk mengakses perbankan apabila dibandingkan dengan sektor usaha korporasi.

Peran strategis BNI dalam pelaksanaan pembangunan nasional, salah satunya adalah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat yang sebelumnya tidak mendapatkan akses literasi keuangan menjadi bankable dan kesejahteraan lebih merata dengan dukungan permodalan yang murah dan cepat melalui pola klaster serta menghadirkan pendampingan sehingga monitoring usaha debitur KUR mudah dilakukan dan akses pendampingan dan bantuan lebuh dapat dimaksimalkan.

Pola pembiayaan yang diberikan kepada UMKM dikelompokkan atas dasar tiga kondisi kemampuan usaha.

Pertama, UMKM yang potensial feasible namun belum bankable, pola pembiayaan diberikan melalui skema kemitraan.

Kedua, UMKM yang telah feasible namun belum bankable, pola pembiayaan diberikan dalam bentuk skema subsidi atau pinjaman dengan subsidi bunga oleh pemerintah lainnya. Ketiga, UMKM yang feasible dan bankable, diberikan fasilitas kredit komersil segmen kecil.

Harapannya adalah, selain BNI mampu memberi akses permodalan KUR yang lebih mudah dan familiar bagi pelaku UMKM, juga dapat memberi kebermanfaatan bagi peningkatan usaha serta kesejahteraan bagi UMKM Indonesia.