Utang Pemerintah di Desember 2019 Capai Rp4.779,28 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir Desember 2019 berada di angka Rp4.779,28 triliun, dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi 29,8 persen. Jumlah total utang tersebut naik signifikan apabila dibandingkan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp4.418,30 triliun.

Realisasi sementara Pembiayaan Utang hingga akhir Desember 2019 mencapai Rp435,4 triliun atau 121,20 persen target APBN yang terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp446,3 triliun atau 114,74 persen target APBN dan realisasi Pinjaman sebesar negatif Rp17,19 triliun atau 57,88 persen target APBN.

"Di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami tekanan dan berdampak pada penerimaan perpajakan, APBN berfungsi sebagai countercyclical yang memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi," demikian dikutip dari Laman Kemenkeu.go.id, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Untuk menjaga kesinambungan fiskal dan kredibilitas APBN, Pemerintah mengantisipasi pelebaran defisit yang diperkirakan mencapai 2,20 persen terhadap PDB. Dengan adanya antisipasi tersebut, pembiayaan anggaran realisasinya melampaui target yang ditetapkan oleh APBN 2019.

Hingga akhir 2019, realisasi pembiayaan anggaran sudah mencapai 134,9 persen dari target APBN sebagai bagian dari upaya mengantisipasi tersebut, di mana realisasi sementara defisit APBN tahun 2019 mencapai Rp353,0 triliun.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Meskipun begitu, hal tersebut dilakukan dengan memperhitungkan semua risiko yang akan dihadapi. Kondisi ekonomi dunia yang tidak kondusif selama tahun 2018-2019 berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga target penerimaan negara mengalami tekanan.

Dengan menggunakan APBN sebagai alat countercyclical untuk menghadapi stagnasi pertumbuhan ekonomi dunia, Pemerintah mengintensifkan belanja negara sehingga terdapat pelebaran defisit yang selanjutnya ditutup melalui pembiayaan yaitu melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta melalui pinjaman.

Hingga saat ini pinjaman (neto) masih berada pada angka negatif Rp17,19 triliun dengan komposisi Rp2,80 triliun berasal dari pinjaman dalam negeri dan negatif Rp13,70 triliun berasal dari pinjaman luar negeri. "Pinjaman luar negeri Pemerintah berada pada angka negatif dapat diartikan bahwa bunga cicilan (utang) yang dibayarkan lebih besar dibandingkan pinjaman."

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com