PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

Tak Hadiri Undangan Rapat, DPR Sebut Pemerintah Tak Serius Bahas Tenaga Honorer

Tak Hadiri Undangan Rapat, DPR Sebut Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Masalah Tenaga Honorer

oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana diperbarui 12 Feb 2020, 13:00 WIB

Diterbitkan 12 Feb 2020, 13:00 WIB

Minta Jadi PNS, Ribuan Tenaga Honorer Kepung Istana Negara

Dalam aksinya, ribuan pegawai ini mengenakan seragam PNS warna cokelat dan sebagian lainnya mengenakan seragam PGRI, Jakarta, (15/10/14). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi II DPR RI menunda acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu hari ini, yang membahas seputar tenaga honorer bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi mengatakan, penundaan ini dilakukan lantaran pihak kementerian/lembaga yang diundang tidak menunjukan keseriusan dalam memenuhi undangan tersebut.

"RDP kita tunda karena teman-teman dari pemerintah ada yang tidak siap. Tidak siap dan saya harus mengatakan ini bukti pemerintah ndak serius menyelesaikan persoalan tenaga honorer," keluhnya di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Arwani menyatakan, Komisi II menyesalkan ketidakseriusan teman-teman dari pemerintah yang menganggap persoalan CPNS dan tenaga honorer ini jadi persoalan yang remeh temeh. Ketidakseriusan ini menurutnya tergambar dari kedatangan tamu undangan yang tidak membawa data sebagai bahan pembahasan.

"Bahan juga ndak disiapkan dengan baik. Kita akan beri kesempatan untuk lain waktu, kita undang lagi dan kita minta mereka datang, atau masyarakat akan melihat pemerintah tidak serius menyelesaikan problem-problem ketenagahonoreran," serunya ketus.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Masalah Tenaga Honorer

Massa FCKK Jawa Timur menggelar aksi di depan Istana, Jakarta, Senin (11/3). Mereka menuntut pemerintah segera menerbitkan NIP serta SK PNS kepada 1.357 tenaga honorer K2 yang telah lulus ujian CPNS jalur K2. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Dia menyampaikan, gelaran RDP di Komisi II ini mulanya hendak membahas bersama dengan beberapa kementerian/lembaga terkait masalah tenaga honorer di pemerintahan. Arwani tadinya berharap Komisi II dan Panitian Kerja (Panja) Tenaga Honorer bisa mendapat masukan dari masing-masing pihak terkait problem ini.

"Ini akan digali oleh Panja untuk kita mencari solusi. Menjadi sebuah kebijakan yang betul-betul mampu menyelesaikan problem yang sudah mengakar puluhan tahun, ngendon di pemerintah, yaitu soal tenaga honorer. Ini kan yang ngangkat juga mereka. Kita mau bantu menyelesaikan," beber dia.

"Lah ini mereka enggak serius terus gimana? Kami minta kepada para menteri untuk memerintahkan aparat terutama para sekjen untuk hadir pada rapat-rapat di DPR yang memang dibutuhkan, khususnya dalam persoalan Panja Tenaga Honorer," tandasnya.

Lanjutkan Membaca ↓