Paket Stimulus Ekonomi Jilid II Diharap Bisa Perbaiki Kinerja IHSG

Liputan6.com, Jakarta - Analis Bina Artha Sekuritas, Nafan Aji mengharapkan paket kebijakan stimulus II diberikan pemerintah dapat memperbaiki kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Seperti diketahui, IHSG dalam beberapa waktu terakhir terus mengalami tekanan pasca adanya virus corona.

"Sehingga nanti stimulus jilid II ini bisa mampu gak mengambalikan IHSG ke level 5.000 dulu lah," kata dia saat dihubungi Merdeka.com, Selasa (17/3).

Kendati begitu, berdasarkan analisinya IHSG akan terus menguat di level 5.600 secara bertahap dalam waktu jangka panjang. Posisi tersebut bisa terjadi jika situasi perkembangan global membaik termasuk virus corona.

"Tapi masih memungkinkan IHSG masih kembali di level 5.600 andaikan situasi dan perkembangan terjadi pemulihan global tapi butuh waktu ya," jelas dia.

Seperti diketahui, Pemerintah Jokowi-Ma'ruf sudah mengeluarkan beberapa paket kebijakan stimulus ke-II untuk menangkal dampak penyebaran virus corona ke ekonomi Indonesia.

Bebedapa diantaranya dengan memberikan relaksasi pajak penghasilan (PPh) pasal 21, 22, 25 dan restistusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Relaksasi pertama adalah pemerintah menanggung Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 untuk seluruh karyawan industri manufaktur pengolahan yang penghasilannya mencapai sampai dengan Rp200 juta pertahun baik industri yang berlokasi di Kawasan Industri Tujuan Ekspor (KITE) maupun non KITE. Pemerintah menanggung PPh pasal 21 ini selama 6 bulan, mulai bulan April hingga September 2020.

Kedua, relaksasi PPh pasal 22 Impor untuk 19 industri manufaktur yang diberikan selama 6 bulan dari bulan April-September 2020 baik untuk industri manufaktur di wilayah KITE maupun non KITE.

Ketiga, pemerintah memberi penundaan PPh Pasal 25 untuk korporasi baik yang berlokasi di KITE maupun non KITE selama 6 bulan mulai April hingga September.

Keempat, pemerintah membuat restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat bahkan tanpa audit awal. Namun, jika terdapat suatu hal yang perlu diperiksa, maka akan diperiksa lebih lanjut. Pemerintah akan memberikan fasilitas ini selama 6 bulan dari April hingga September 2020.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com