Tangani Corona, Bengkulu Gratiskan Layanan Kesehatan Warga Kurang Mampu

Liputan6.com, Jakarta Selain Jakarta dan bagian Pulau Jawa lainnya, corona covid-19 menyebar cepat ke provinsi-provinsi di pulau lain. Persebaran tersebut diduga berasal dari arus perjalanan yang utamanya berasal dari Pulau Jawa.

Kendati penyebaran virus yang sangat cepat, tidak semua daerah mampu mempersiapkan diri menghadapi serangan wabah tersebut. Utamanya untuk layanan kesehatan. Salah satu yang terbaru adalah provinsi Bengkulu, dimana 2 warganya dinyatakan positif Corona.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjelaskan, kurang maksimalnya penanganan terhadap pasien covid-19 disebabkan aksesnya. Hal tersebut dikarenakan presentase penduduk kurang mampu masih tinggi. Sehingga mereka mengalami kesulitan akses kesehatan.

"Karena kalau dari sisi presentase masyarakat Bengkulu, yang termsuk di dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah ini memang masih di atas rata-rata nasional. Sehingga kemampun mereka di dalam mengakses layanan-layanan kesehatan, kalau tidak mendapatkan jaminan program perlindungan sosial memang masih merasa kesulitan," jelas Rohidin dalam virtual Webinar Katadata, Jumat (3/4/2020).

Namun, lanjut Rohidin, Pemprov Bengkulusudah mengupayakan agar dalam menangani covid-19, masyarakat yang berpenghasilan rendah dan perlu mendapatkan perlindungan sosial tersebut diberikan pelayanan gratis. Mulai dari tingkat puskesmas, rumah sakit di kabupaten dan kota, hingga ke rumah sakit rujukan nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

"Dengan harapan tidak ada alasan bagi masyarakat jika sudah mendapatkan keluhan yang utamanya mengarah pada gejala covid-19 untuk tidak segera mendapatkan pelayanan kesehatan," ujarnya.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan bakal merelokasi APBD 2020 untuk percepatan penanganan virus Corona (COVID-19). Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan anggaran yang potensial untuk direlokasi mencapai Rp 15 miliar.

Hal tersebut mengacu pada Inpres nomer 4 tahun 2020. Sehingga selain APBD Provinsi, APBD kabupaten dan kota, serta dana desa, juga akn digunakan untuk fokus penanganan covid-19.