Wawancara Menteri Teten: UMKM Cerdik Melakukan Penyesuaian Usaha di Tengah Pandemi Corona

Liputan6.com, Jakarta - Pandemi Corona membuat sektor ekonomi lumpuh. Berbeda dengan krisis keuangan 1998, sektor mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga mengalami tekanan yang sangat dalam saat ini. Artinya, sektor ini bukan menjadi penyelamat tetapi justru butuh diselamatkan. 

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan,  terdapat kurang lebih 64 juta pelaku UMKM di Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak 63 juta orang adalah pelaku di level mikro dan ultramikro. "Ini yang paling terpukul," jelas dia kepada Liputan6.com.

Oleh sebab itu, UMKM sangat perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sejauh ini Kementerian Koperasi dan UKM pun memasukkan pada pelaku UMKM ini ke berbagai program bantuan sosial seperti bantuan tunai, kartu sembako dan juga tidak menutup kemungkinan Kartu Prakerja.

Koperasi pun tidak jauh berbeda. sebagian karena anggota koperasi adalah pelaku usaha kecil maka juga membutuhkan bantuan dari pemerintah. 

Seperti apa detail yang dialami oleh pelaku UMKM di tengah pandemi Corona ini dan bagaimana usaha keras pemerintah untuk menyelamatkan sektor tersebut? Berikut wawancara Liputan6.com dengan Menteri Teten mengenai hal tersebut:

Saya kira secara umum dampak wabah Covid-19 terhadap UMKM itu cukup dalam. Kita tahu pelaku usaha di Indonesia itu mayoritas UMKM. Jadi ada 99 persen pelaku usaha UMKM. Dan 98 persen atau mayoritasnya itu level mikro dan ultramikro, ini yang paling berdampak karena biasanya dikerjakan sendiri atau (oleh) anggota keluarga, dan pendapatannya biasanya harian.

Karena itu begitu wabah corona ini merebak, dan ada kebijakan yang social distancing untuk mengurangi penularan, ini betul- betul mereka sudah terganggu. Inilah yang saya kira pentingnya kita mencari solusi bagaimana memitigasi dampak ekonomi terhadap UMKM.

Pemerintah sudah tahu telah membuat realokasi anggaran. Sekarang semua anggaran di level kementerian untuk belanja pemerintah, belanja barang, biaya perjalanan dinas, rapat-rapat, meeting-meeting, itu telah ditarik lagi oleh Kementerian Keuangan, termasuk Kementerian Koperasi (UKM), dan akan direalokasi untuk dua hal: 1. penanganan kesehatan, 2. stimulus ekonomi.

Kembali ke UMKM, kami melihat ada dua hal. Jadi meskipun ini dampaknya memang terasa betul di UMKM, tapi sebenarnya masih ada yang bisa bertahan bahkan mengambil peluang ekonomi ketika social distancing ini diterapkan.

Misalnya di sektor makanan dan minuman, grocery, dan sekarang banyak konveksi-konveksi yang banting setir membuat masker kain non-medis yang permintaan besar. Warung-warung sembako. Saya kira masih bisa. Jadi ini yang mungkin masih bisa kita urus, mitigasi lewat mekanisme ekonomi. Tapi ada yang memang sudah enggak bisa diurus lewat mekanisme ekonomi, ini lewat pendekatan bantuan sosial.

Oleh karena itu ada 6 langkah yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Untuk yang bisa diberikan solusi ekonomi, yaitu yang pemerintah sudah menyiapkan kebijakan relaksasi atau penundaan pembayaran cicilan, bunga, pajak terutama untuk sektor mikro. Sehingga kita harapkan dengan pendekatan ini cashflow mereka tidak terganggu.

Kedua, Pak Presiden (Joko Widodo) sudah meminta ada tambahan pembiayaan, tambahan modal kerja yang baru karena mereka sudah tidak punya tabungan lagi, udah enggak gabisa jualan lagi sementara demand ada. Ini yang saya kira perlu percepatan dan sudah disepakati nanti ada dua pintu. Satu penyaluran pembiayaan lewat APBN lewat BLU dari Kementerian Keuangan yang nanti akan disalurkan lewat bahana ventura, PNM, LPDB, dan juga Pegadaian.

Yang satu lagi adalah KUR. KUR kan selama ini disalurkan lewat bank pemerintah. Kita juga ada bank pelaksana swasta. Kita sekarang mau perluas bisa lewat fintech, koperasi, BPR, termasuk juga bisa lewat chanel link PIP, BLU di Kementerian Keuangan.

Intinya dua hal ini yang akan bisa menstimulir UMKM agar bisa bertahan.

Untuk UMKM terutama yang di ultramikro, ini memang sudah ngos-ngosan enggak bisa usaha, bukan lagi penurunan penjualan. Ini kita mau masukan ke program jaminan sosial yang diperluas, termasuk juga Kartu Prakerja.

Di sisi lain kita juga masih ada peluang, warung-warung sembako itu kita mau integrasikan dengan kebijakan bantuan sosial dan kartu sembako supaya warung-warung ini bisa tetap berjualan.

Saya kira banyak uang yang digelontorkan untuk program jaminan sosial ke masyarakat. Saya kira akan ada daya beli di masyarakat naik, dan itu kita harapkan bisa ikut gulirkan UMKM termasuk warung sembako.

Di sisi lain selain kita membantu penyelesaian cashflow, UMKM, menambah pembiayaan, kita juga ingin bantu supaya demand-nya ada. Kita ada stimulus daya beli produk UMKM, semacam cashback lah. Untuk pembeli produk UMKM nanti kita kurasi merchant-nya siapa yang mau masuk dalam program ini, termasuk yang mau membelinya. Kita harapkan yang punya uang membeli produk UMKM, kita kasih stimulus dalam bentuk cashback.

Tentu juga kita ingin mendorong, Pak Presiden (Joko Widodo) sudah mendorong, belanja pemerintah. Kan cukup besar tuh, belanja pemerintah (pusat), BUMN, pemerintah daerah, ini sudah diminta pak Presiden untuk belanja produk UMKM. Jadi kalau diserap oleh pemerintah, saya kira demand-nya ada.

Mudah-mudahan wabah corona segera berhenti, dan semua pihak harus ikut disiplin. Sebab kalau kita 3 bulan ke depan tidak bisa selesai wabah corona, dampak terhadap rakyat, UMKM akan jauh lebih lagi, dan kemampuan fiskal pemerintah juga ada batasnya.

Kalau kita lihat, nasabah KUR dan ultramikro yang pinjaman di bawah Rp 10 juta, itu total kira-kira ada 70 juta lewat berbagai saluran. Mulai dari bank, BLU, BPR, BPR syariah, koperasi, termasuk fintech.

Sebanyak 98 persennya itu kan mikro dan ultramikro. Yang paling terpukul sebenarnya yang paling besar. Oleh karena itu pemerintah fokus memang untuk menolong yang mikro ini yang sudah enggak bisa mendapatkan income, penghasilan. Jadi ini yang akan kita terus detilkan datanya supaya betul-betil program pemerintah tepat sasaran.

Berarti memang lebih banyak yang terkena pandemi ini ketimbang yang mengalami peningkatan?

Saya kira iya. Sekarang ini kan dampak ekonominya itu cukup besar, cukup dalam, karena yang terpukul bukan hanya pasar dalam negeri, tapi juga ekspor. Di sisi lain kan tidak adanya impor itu kan buka peluang UMKM untuk domestik market.

Kita lihat permintaannya sekarang cukup tinggi di masyarakat. Seperti sembako, juga grocery (sayur, buah, dan lain-lain). Bahkan sebelumnya banyak sayur impor, buah impor, jamur impor, sekarang ini bisa jadi peluang. Tentu demand-nya menjadi sedikit berkurang karena sebelumnya ada ekspor.

Lalu juga ada alat kesehatan, sekarang seperti APD, hand sanitizer. Ini sekarang kami sudah buat katalog, ada 60 produk yang bisa dibikin. Wilayah Jabodetabek sudah kami bantu pasarkan. Lalu ada 300 pelaku UMKM di 16 provinsi yang sudah kita buat katalognya dan bisa membuat APD mulai dari helm pelindung, masker, hand sanitizer. Saya kira ini juga demand-nya banyak.

Yang dibikin UMKM kan masker kain yang bisa dipakai berulang ulang, itu cukup aman. Penggunaan masker saya kira di banyak negara cukup bagus untuk mengurangi penularan. Permintaan masker sekarang besar, baik dari pemerintah, BUMN, termasuk masyarakat sendiri yang sekarang tumbuh solidaritas untuk membagi-bagikan masker selain sembako.

Program stimulus untuk UMKM dan koperasi. Setidaknya saya mencatat ada 8 program. Mana yang paling diperlukan oleh UMKM?

Begini. Misalnya pelaku usaha UMKM sendiri yang pinjam ke koperasi, BPR, fintech, bank, pinjam misalnya ke BLU, itu kan memang mereka ada yang sudah tidak bisa membayar cicilan. Bunganya apalagi. Jadi kita di sisi lain seperti koperasi, BPR, dia juga mengalami kesulitan likuiditas. Jadi kita suntik dua-duanya.

Yang memang kegiatan usahanya sudah mati dan tidak ada opportunity lagi untuk dapat pendapatan, ini yang harus dimasukan ke BLT, ini yang prioritas. Dari total 64 juta pelaku UMKM, 63 juta sebenarnya level mikro dan ultramikro. Ini yang paling terpukul.

Ini butuh sebanyak-banyaknya dimasukan di dalam program sosial, program bantuan sosial, bantuan tunai, lalu juga kartu sembako, lalu juga Kartu Prakerja yang sekarang redesign menjadi program social safety net.

Selama ini kan sebenarnya beruntung Pemerintah Indonesia sudah memiliki sistem jaminan sosial yang relatif lebih baik, mulai dari pendidikan, kesehatan, beras, termasuk juga 10 juta keluarga miskin, itu sudah masuk ke dalam sistem. Bahkan by name by adress. Dan sekarang ini sudah menggunakan sistem keuangan inklusif, sudah ditransfer.

Bantuan pemerintah tuh bukan kerumunan orang dan sangat rawan penyimpangan. Ini sudah ditransfer ke keluarga yang masuk dalam program ini, by name by adress. Jadi sekarang tinggal diperluas aja sistem ini, tinggal ditambahkan.

Tentu anggaran pemerintah terbatas, kita harus validasi dulu. Jangan sampai orang yang sama dapat program mitigasi ini dobel-dobel.

Bisa saja. Karena misalnya dia butuh pembiayaan tapi juga punya kredit di bank, tapi di saat bersamaan dia masuk ke kategori miskin, itu bisa dimasukan. Yang paling penting kan untuk program jaminan sosialnya enggak boleh dobel. Ini yang akan kita periksa lewat Kementerian Dalam Negeri, lewat NIK-nya. Karena di program jaminan sosial salah satu indikatornya NIK untuk memvalidasi apakah yang bersangkutan ini sudah masuk dalam program mana. Ini butuh waktu.

Kami di Kementerian Koperasi (dan UKM), selain menggunakan data-data yang 70 juta penerima KUR dan pembiauaan ultramikro di bawah Rp 10 juta, kami juga menyasar informasi lewat call center yang sudah kami buka sejak awal Maret. Kami juga menjari data dari asosiasi koperasi dan UMKM. Kami juga lewat pemerintah daerah. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjangkau seluas-luasanya.

Ada pertanyaan dari pembaca Liputan6.com, Dia pedagang bakso di Jalan Sudirman. Dia bingung kenapa kenapa enggak bisa dapat program restrukturisasi UMKM dari Kementerian Koperasi. Sebenarnya apa sih kategori UMKM, untuk pekerja informal itu apa, yang bisa dapatkan itu?

Memang ini kan belum jalan. Ini baru kebijakan yang diputuskan dalan ratas yang lalu, dan sekarang lagi divalidasi datanya, dan dalam proses budgeting.

Tapi kalau misalnya ada masalah dengan pembiayaan, katakanlah bapak tukang bakso pinjam uang ke bank atau koperasi, sebenarnya sudah tinggal membicarakan dengan pihak banknya supaya dia bisa dapat penundaan pembayaran cicilan selama 6 bulan dan pengurangan bunga. Termasuk juga dia tidak dikenakan pajak. Jadi bukan ke Kementerian Koperasi, tali pergi ke bank, ke koperasi simpan pinjam, pemberi kreditnya, bahwa dia minta dimasukan di dalam program relaksasi pembiayaan.

Kalau mereka hanya usaha sendiri tanpa ada karyawan, kemudian kesulitan permodalan dan biaya sehari-hari, itu larinya ke mana?

Kalau untuk mencari pembiayaan, ultramikro ini kan bisa ke koperasi simpan pinjam. Bisa ke BPR, bisa juga ke fintech, bisa juga lewat di kami ada LPDB. Sekarang pak Presiden sudah minta ada percepatan dan perluasan penyaluran KUR. Ini kita akan gunakan seluruh saluran, dan yang paling cepat sekarang lewat pendekatan teknologi.

Jadi ada dua sumber lah, APBN untuk pembiayaan mikro dan ultramikro ini disalurkan lewat BLU pemerintah. Ada di pertanian, ada di KKP, ada di koperasi, ada juga di LHK, itu juga ada BLU yang bisa beri bantuan-bantuan pembiayaan di sektor-sektornya.

Ada juga bisa ke BRI, BNI, Mandiri. Jadi yang KUR lewat perbankan ini memang dana perbankan yang kita subsidi oleh dana APBN bunganya. Sekarang KUR kita alokasikan Rp 190 triliun dengan bunga 6 persen.

Jad kalau misalnya sekarang ada pelaku usaha kecil dan menengah ada masala dengan pinjaman, datang ke pemberi pinjaman itu lalu minta dimasukan dalam program ini.

Koperasi juga sama. Koperasi itu kan yang menyimpan dan yang meminjam anggota. Ini memang berbeda dengan perbankan. Biasanya di koperasi kalau ada masalah seperti ini, karena koperasi itu memang antara peminjam dan anggota adalah koperasi itu sendiri, di koperasi itu ada 4 anggota. Solusinya dipecahkan lewat rapat anggota. Karena anggota sebagai pemilik tapi juga sebagai peminjam koperasi, jadi ini sebenarnya tangan kiri dan tangan kanan kompromi. Jadi rapat anggotanya membicarakan apakah ini ada penundaan kredit dan lain sebagainya.

Tapi tentu karena misalnya anggota koperasi banyaknya pelaku usaha kecil, sehingga sekarang misal terdampak tidak dapat bayar cicilan, koperasinya juga berarti ada masalah likuiditas untuk bisa membayar biaya operasional. Ini dari mana ketika uang mereka macet dan tidak punya pemasukan? Ini yang kita masukan juga ke stimulus keuangan untuk mengatasi masalah likuiditas koperasi.

Program stimulus untuk UMKM dan koperasi pesannya adalah negara hadir ketika masyarakat mengalami kesulitan. Sejak digulirkan 1 April sampai pertengahan April, sudah berapa persen atau masih mendata siapa saja yang akan dapat?

Kemarin kan yang mulai April yang baru disasar adalah UMKM yang bermasalah pembiayaannya bagi penerima KUR, dan pembiauaan ultramikro lewat PNM, yaitu program mekar umi dan ulam yang jumlahnya sekitar 6,5 juta.

Kemarin Pak Presiden meminta diperluas ke koperasi simpan pinjam, BPR, BPRS, dan koperasi itu di catatan kami ada 11,2 juta peminjam, lalu KUR ada sekitar 11,9 juta. Di BPR dan BPR syariah itu ada sekitar 18,2 juta. Lalu juga fintech ada 22 juta. Ini yang sekarang diperluas. Budget-nya lagi dipersiapkan oleh Kementrian Keuangan. Kami akan koordinasi, BPR itu dengan OJK, lalu KUR dengan bank pemerintah dan Kementerian BUMN. Lalu dana ultramikro untuk program PIP kita akan bicara dengan Kementerian Keuangan. Jadi kami dari Kementerian Koperasi sekarang sedang kerja keras untuk menetilkan dan memvalidasi datanya.

Ini problem kita sekarang. Karena UMKM itu kan sekarang tidak ada data yang cukup. Baseline datanya cukup dinamis. Tidak ada data yang betul-betul terintegrasi, tidak ada big datanyanlah.

Tapi bisa dipahami, karena di UMKM itu data begitu dinamis. Karena buka-tutup usaha, atau ganti usaha itu kan dengan mudah. Dan UMKM juga mobilitasnya tinggi. Lagi panceklik datang ke kota jualan, lagi musim tanah jadi petani atau buruh petani.

Jadi memang ini yang sedang kita nanti pada tahap recovery dan tajap development dari wabah, ini yang mau kita reform. Kita sudah usulkan dalam ratas kemarin, pembiayaan untuk UMKM terutama yang mikro dan ultramikro perlu dibenahi. Karena sekarang ini terlalu banyak salurannya, sehingga menyulitkan untuk menyiapkan big data.

Lalu kita saat ini sedang dalam tahap survival. Jadi yang penting UMKM bisa bertahan dulu. Nanti kalau virus corona ini sudah berhenti, saya kira tahap recovery bisa lebih dipercepat.

Bisa diberi bocoran Big Data seperti apa? Apakah setiap orang yang punya usaha mereka bisa dapat e-Form?

Sekarang kita sudah membuka chanel saluran untuk UMKM supaya mau meregistrasi, mengisi formulir yang kita buka secara online. Selain untuk mendata dampak dan apa keperluan mereka, tapi kita juga ingin sebenarnya itu jadi baseline data kita ke depan. Karena selain pembiayaan, ada juga yang memang problemnya misalnya kesulitan bahan baku. Misalnya di makanan/minuman kemarin ada kesulitan gula. Gula pasir dan harganya tinggi. Lalu juga UMKM yang sekarang sedang memproduksi masker atau hand sanitizer, mereka kesulitan bahan baku. Ini coba kita moderasi, kita hubungkan dengan produsennya.

Tapi di sisi lain misanya ada peternak ayam yang ayamnya enggak bisa kenyal tapi harga di pasar mahal. Ini kita harus moderasi, termasuk juga harga-harga misalnya sayur, itu ada yang tidak terhubung dengan market. Jadi saya kira dengan call center kami sudah bisa mengidentifikasi problem-problem yang harus dimitigasi.

Saya kira sekarang kan kita targetka dulu seperti relaksasi pembiayaan untuk menyelesaikan masalah cashflow UMKM ini 6 bulan. Lalu program bantuan tunai 3 bulan. Kita belum tahu wabah Corona sampai kapan. Saat ini kan pemerintah sudah terbitkan Perppu (Nomor 1 Tahun 2020). Undang-Undang APBN sebelumnya kan membatasi defisit anggaran itu 3 persen. Sekarang di atas 3 persen, karena itu maka harus diterbitkan Perppu.

Di sisi lain kan, termasuk yang kecil dan mikro, pemerintah membedakan pajak. Juga ada pengurangan pajak untuk yang menengah dan besar. Artinya dari sisi pendapatan kan pemerintah sekarang berkurang. Tapi dari sisi belanja terutama untuk dua hal tadi, untuk penanganan kesehatan dan stimulus ekonomi, ini kan besar. Ini pasti defisit akan makin curam. Saat ini menurut Menteri Keuangan juga bukan hal mudah mencari pinjaman, termasuk menerbitkan surat utang. Karena sama, di seluruh dunia juga sama.

Karena itu kita harus betul-betul manfaatkan periode 3-6 bulan ini, kita bisa menangani Covid-19 ini sehingga dengan program stimulus yang sekarang dan Bansos, kita bisa optimum. Sebab jika ini terus manjang kita tidak tahu sejauh mana kemampuan pembiayaan fiskal kita.

Karena itu ini penting kita semua disiplin. Disiplin untuk bagaimana penularan virus corona ini bisa kita atasi secara cepat. Jangan sampai ini merembet ke tahun depan. Kalau itu kita berat, kita berat betul. Jadi kita harus disiplin. Gunakan masker baik itu yang sehat maupun yang sudah terdampak. Hindari pertemuan umum, sering cuci tangan.

Karena itu juga sosialisasi, edukasi ke masyarakat harus dilakukan semua pihak, bukan hanya pemerintah. Tapi juga ormas-ormas keagamaan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, masjid, gereja, semua harus turun. Supaya kita bisa mengakhiri wabah corona ini dengan cepat. Karena keuangan kita enggak mungkin bisa untuk meng-cover jangka panjang. Jadi kita gunakan betul stimulus pembiayaan ini, lalu relaksasi. Ini betul-betul kira bisa mengakhiri corona dengan cepat dan kita bisa masih bisa bertahan dengan dua program itu.

Apakah data BNPB dan Gugus Tugas Covid itu benar, ini hanya gunung es tapi ternyata data di bawahnya masih lebih banyak lagi?

Ini memang betul. Saya kira masih banyak yang menganggap enteng wabah Corona ini bahkan menantang. Ini menurut saya sangat keliru dan harus kita pikirkan dampak kepada kehidupan masyarakat banyak, termasuk dampak ekonomi sekarang sudah kita rasakan.

Siapa nanti yang bertanggung jawab kalau semua orang nganggur, karena wabah corona ini terus berkepanjangan. Semua orang PHK karena perusahaan tak sanggup menggaji. Lalu korban begitu banyak, sementara kalau wabah meluas fasilitas kesehatan kita pasti tidak cukup. Alat bantu kesehatan pasti tidak cukup. Dokter/perawat pasti tidak cukup. Lalu siapa yang tanggung jawab? Jadi pada tokoh-tokoh yang masih menganggap sepele untuk mengabaikan wabah corona ini saya kira harus diminta pertanggungjawaban sosialnya. Ini enggak boleh seperti itu.

Kalau terjadi kerusuhan, ibu Sri Mulyani kan sudah memprediksi, karena ini bukan Indonesia saja. Negara maju pun yang sudah lebih baik sistem jaminan sosialnya, sistem kesehatannya, mereka kaya, fiskalnya kuat, keuangan negaranya kuat, mereka juga sekarang terpukul juga dan mereka sama-sama sedang melawan. Kalau kita juga menganggap enteng, menganggap remeh, menurut saya ini suatu kebodohan.

Nanti kita seperti yang Bu Sri Mulyani sampaikan, angka kemiskinan akan makin tajam. Jumlah orang miskin nanti akan bertambah makin banyak, jumlah pengangguran akan bertambah. Ini kan risiko sosial politik yang sangat besar. Jadi jangan dianggap enteng. Karena itu semua pihak harus melawan, dan saatnya kita membangun solidaritas, gotong royong. Saling mengingatkan, melindungi keluarga, melindungi kampung. Semua kita harus turun tangan.

Jadi akan sia-sia program stimulus ini kalau masalah awalnya tidak terselesaikan?

Iya betul. Kita khawatir kenapa sekarang pemerintah melarang mudik. Beberapa pemerintah daerah juga sudah cukup bagus sekarang menutup daerahnya secara terbatas. Karena kalau misalnya sekarang hanya di Jakarta yang ketat atau daerah tertentu, sementara Jakarta selesai dan pada mudik ke daerah, daerah mulai terjangkit. Terus melebar ke mana-mana, dan akan balik lagi ke Jakarta. Enggak akan selesai-selesai. Kita hancur lah, kehidupan sosial makin buruk, negara juga bisa berat dari segi ekonomi, sosial politik juga berat.

Ini kan mudharat. Kita kan harus mencegah kemiskinan. Agama mengajarkan itu. Kalau makin banyak yang miskin, banyak yang meninggal, banyak yang nganggur, ini kan yang harus kita hindari. Karena saya kira peran negara untuk menjaga kesejahteraan pada masyarakat. Tapi negara enggak bisa sendiri. Negara itu pemerintah, civil society, dan swasta. Tiga pilar ini yang saya kira harus kerjasama, enggak bisa sendirian.

 Apa harapan Anda untuk para pegiatan UMKM dan koperasi, dan semangat apa yang disalurkan untuk mereka bisa melawan wabah pandemi ini?

Seberapa besar wabah ini kita kan harus melawan. Kita harus bisa sanggup mengatasinya, termasuk dampak ekonominya. Tahun 1998, kita pernah krisis besar. UMKM saat itu betul-betul jadi penyangga ekonomi ketika banyak pelaku usaha besar yang tumbang. Dan saat itu UMKM betul-betul jadi penopang ekonomi nasional, dan saya lihat catatannya waktu itu ekspor UMKM naik 350 persen, dan itu belum pernah terjadi.

Lalu kita juga masuk krisis 2008, 2018, dan lain sebagainya. Cuman hari ini agak beda. Tahun 1998 ekonomi global enggak ada masalah. Jadi capital inflow ke Indonesia juga masuk tinggi, lalu juga permintaan produk-produk ekspor Indonesia terutama dari pangan, komoditas hasil laut, rempah-rempah, waktu itu memanfaatkan dolar yang sangat tinggi. Hari ini pasar globalnya lesu. Saya kira kita hanya mengandalkan kepada pasar dalam negeri.

Dan jangan pesimis, pasar dalam negeri kita cukup besar. Itu 260 juta (penduduk), kalau di Eropa beberapa negara. Dan selama ini selama 5 tahun terakhir pemerintah bisa menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5 persen sedikit. Sementara negara-negara lain sudah minus. Ini sebenarnya karena ditopang oleh dua hal, belanja pemerintah yang efektif dan konsumsi masyarakat.

Jadi saya kira sekarang gimana pendekatan pemerintah memperkuat daya beli masyarakat, mensuplai kebutuhan bahan pokok supaya inflasinya tidak rendah, ini saya kira bisa tetap menggerakkan, memberi peluang terutama bagi UMKM. Meskipun ekonomi sedang lesu, tapi kan tetap makan itu perlu, minum itu perlu. Makanya saya rasa sektor-sektor pertanian, perikanan, lalu perdagangan dan juga sektor-sektor makanan/minuman, ini akan tetap jadi harapan untuk kita bisa bertahan.

Saya kira masih ada peluang. Karena itu kan beberapa UMKM yang sudah cerdik dia melakukan penyesuaian usaha. Mulai dari manajemennya, kemudian mencari peluang usaha baru. Di UMKM itu kan kehebatannya dibanding dengan yang besar itu fleksibilitasnya. Sangat luwes. Waktu musim suku jualan duku, musim mangga jualan mangga. Pagi jual bubur, siang jual es serut, malam jualan bakso.

Ini kan sangat dinamis. Karena itu seperti yang disampaikan pak Presiden, kalau sektor formal ini sudah lumpuh, banyak PHK, pasti orang banyak jadi UMKM. Pasti buka warung, buka lapak, ke pasar, jadi kuli atau apa. Pasti akan masuk ke sektor UMKM. Saya rasa tepat arahan pak Presiden, karena 99 persen pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM, kontribusi pada PDB 60 persen, maka seluruh kebijakan stimulus ekonomi itu mayoritas memang ke UMKM.

Kartu Prakerja kan awalnya ini program untuk meningkatkan keterampilan, skill, atau kalau ada yang di-PHK perlu keterampilan baru, Kartu Prakerja dipersiapkan untuk itu. Supaya pengangguran bisa diserap karena (bukan) alasan kurangnya keterampilan, atau tidak sesuainya pekerjaan lama dengan pekerjaan baru.

Waktu itu kan ditargetkan programnya Rp 10 triliun. Jadi pelatihannya adalah pelatihan kompetensi. Tapi setelah wabah corona ini kan pemerintah mengkonsolidasi semua pembiayaan, termasuk Kartu Prakerja. Kartu Prakerja sekarang sudah digeser jadi program social safety net. Jadi yang tadinya biaya pelatihan diberikan kepada penyedia pelatihan, sekarang justru ke peserta Kartu Prakerja. Meskipun masih ada Rp 1 juta untuk penyedia pelatihannya, karena ini akan ada pelatihan secara online.

Tapi sebagian besar saya kira Rp 2,4 juta itu yang akan ditransfer tiap bulan Rp 600 ribu selama 4 bulan. Ini jadi kaya bansos.

Kami sudah mengusulkan juga di sektor ultramikro yang memang sudah enggak bisa kerja lagi, kita usulkan dan sudah disepakati masuk di program Kartu Prakerja. Target kita sih 3,6 juta, kemudian diperluas Rp 10 triliun sekarang sudah Rp 30 triliun budget-nya.

Ada berapa banyak sektor UMKM yang memerlukan Kartu Prakerja ini?

Ini juga saya kira akan diarahkan untuk 3 hal. Kemarin di rakor Kementerian Ekonomi itu (disampaikan), satu untuk UMKM khususnya yang level mikro dan ultramikro. Kemudian di pariwisata juga, lalu juga untuk pekerja informal yang terkena PHK. Dari 3 komponen itu. Kami sekarang sedang menyiapkan data, kami sudah mengkavling kira-kira juta dari ultramikro yang akan kita masukan dalam program itu.

Perpres-nya kan mengatur mereka harus daftar. Walaupun dobel, ada yang daftar langsung, ada yang kita daftarkan dari masing-masing kementerian, termasuk pariwisata.

Nanti kita akan cek validasi datanya, apakah orang ini sudah dapat program jaminan sosial yang lain. Jadi gaboleh double-double.

Tapi sudah ada data, program pelatihan apa yang dibutuhkan sektor UMKM melalui program Kartu Prakerja ini?

Sebenarnya banyak lah. Di saat seperti ini kan misalnya menjadi penting digitalisasi UMKM. Terbukti kan dengan social distancing sekarang, yang bisa menangkap peluang adalah UMKM yang sudah masuk ke market online. Jadi ini salah satu yang kita pertimbangkan, dan demand-nya untuk melakukan pelatihan tinggi. Karena sebagian besar ada aktivis UMKM yang masih menolak marketplace online. Sekarang sudah enggak bisa lagi. Sekarang justru ini bisa jadi program prioritas kita.

Banyak lagi pelatihan-pelatiban lain. Ekspor, bagaimana UMKM ekspor, bagaimana memperbaiki kemasan supaya lebih menarik, marketing, selain juga soal literasi keuangan.

Intinya memang pemberdayaan UMKM, terutama kemampuan kewirausahaan mereka memang kita terus menerus lakukan. Karena bukan hanya program Kartu Prakerja. Kita juga punya pelatihan di internal, program pelatihan di kementerian ini maupun Smesco, itu betul-betul kita manfaatkan situasi sekarang untuk menyiapkan UMKM supaya bisa mengembangkan usahanya lebih baik pasca wabah corona ini.