Liputan6.com, Jakarta Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan Dana Desa yang telah digunakan untuk Bantuan langsung Tunai (BLT) mencapai Rp 2,2 triliun. Dengan jumlah keluarga penerima manfaat BLT sebanyak 3.802.367 keluarga miskin.
Dengan rincian, dana desa yang telah tersalur ke Rekening Kas Desa (RKD) di 56.993 desa baru mencapai 76 persen dari 74.953 desa.
Baca Juga
“Pada desa-desa inilah dapat dilakukan percepatan penyaluran BLT Dana Desa,” kata Abdul dalam keterangannya, Jumat (22/5/2020).
Advertisement
Perkembangan BLT Dana Desa pada desa-desa tersebut sebagai berikut, desa sudah musyawarah desa (musdes) khusus dan telah menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa berjumlah 56.504 desa yang berarti 99 dari 56.993 desa.
Sedangkan bagi desa yang sudah menyalurkan BLT Dana Desa sebanyak 37.012 desa yang berarti 65 persen dari 56.993 desa.
Sementara desa yang sudah musdes khusus dan telah menetapkan calon KPM, namun belum menyalurkan BLT Dana Desa sebanyak 19.981 desa yang berarti 35 persen dari 56.993.
Lanjut Abdul, ia menyebut provinsi dengan persentase penyaluran BLT Dana Desa pada hampir seluruh desa di wilayahnya, yakni Bali, Gorontalo, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah.
Sedangkan Provinsi dengan persentase penyaluran BLT Dana Desa paling rendah, yakni Banten, Kalimantan Tengah, Papua, Kalimantan Barat, dan Maluku.
Percepatan Penyaluran
Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan upaya mempercepat penyaluran BLT Dana Desa tersebut, dengan menugaskan seluruh pendamping tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional untuk memantau, mendukung, serta melaporkan secara rutin dan on call proses percepatan penyaluran BLT Dana Desa.
“Menugaskan seluruh pejabat eselon II untuk monitoring harian dan memfasilitasi Dinas PMD di seluruh kab/kota sejak 1 Mei 2020, dan menugaskan kepada pejabat eselon I untuk berkomunikasi intensif dengan Bupati/Walikota guna perceparan BLT Dana Desa sejak 1 Mei 2020,” ujarnya.
Serta mengirim surat resmi kepada Bupati/Walikota tertanggal 13 Mei 2020 agar melakukan percepatan penyaluran BLT Dana Desa di wilayahnya. Kemudian, tertanggal 18 Mei, Abdul telah mengirim surat resmi kepada semua Gubernur, utamanya lima Gubernur dengan persentase penyaluran BLT Dana Desa terendah.
“Mengirim surat resmi kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk mendapatkan dukungan agar Babinkamtibmas, dan Babinsa di level desa memberikan kemudahan dan fasilitasi percepatan penyaluran BLT-DD. Sejak awal Babinkamtibmas dan Babinsa telah masuk struktur Relawan Desa Lawan Covid-19,” pungkasnya.
Advertisement