Dipantau OJK, Bank BUMN Harus Kucurkan Kredit hingga Rp 90 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan mendapat penempatan dana Rp 30 triliun dari pemerintah. Dana ini sebagai salah satu bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Bank BUMN ini akan menyalurkan dana ini ke masyarakat melalui bank lain atau langsung ke nasabah dalam bentuk kredit. Bank yang tergabung dalam Himbara adalah Bank Mandiri, BRI, BTN dan BNI.

"Kami menerima dana Rp 30 triliun dalam waktu 3 bulan dan harus melakukan ekspansi kredit sebanyak minimal 3 kali berarti Rp 90 triliun," kata Direktur Utama BRI Sunarso dalam konferensi pers di Menara Radius Prawiro, Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2020).

Sunarso mengatakan, pertemuan para direktur Bank BUMNdengan OJK pagi ini dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan bank himbara untuk melakukan 3 kali ekspansi penempatan dana pemerintah.

Dalam pertemuan itu semua pihak siap dan berkomitmen untuk menyalurkan penempatan dana pemerintah ini.

"Kami sampaikan bahwa kesiapan kami semua siap dan komit untuk penempatan dana pemerintah kali ini," kata Sunarso.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lebih lanjut dia menjelaskan penyaluran dana pemerintah ini akan diberikan kepada sektor pemenuhan kebutuhan pangan dan pendukung, dan distribusinya.

Sektor pariwisata juga akan menjadi sasaran, terutama di wilayah yang mulai membuka PSBB secara disiplin dan terukur untuk bergerak.

Bank-bank Himbara juga akan berbagi tugas dalam ekspansi kredit. Masing-masing bank himbara memiliki fokus ekspansi yang berbeda.

"Ada bank yang mungkin akan fokus ekspansi di pertanian, pangan. Lalu ada juga bank yang di himbara ekspansinya mungkin di pariwisata dan konstruksi. Ada juga yang bergerak ekspansi nya di sektor perumahansupaya ya bergerak kembali," kata Sunarso menjelaskan.

Tentu saja, lanjut Sunarso segmentasi akan disesuaikan juga. Kelompok UMKM akan jadi prioritas baik itu yang ada di sektor pertanian, pariwisata, transportasi, perumahan dan konstruksi.

"Kami prioritaskan ke UMKM jadi baik di sektor pertanian transportasi dan pariwisata atau bahkan perumahan dan konstruksi kita prioritaskan untuk UMKM," kata dia.

Sementara itu, sektor non UMKM tetap bisa menerima dana pemerintah. Hanya saja bisnis yang dijalankan bisa membangkitkan ekonomi nasional.

"Adapabila itu visible dan bisa membangkitkan ekonomi dan layak pasti akan menjadi target market untuk menumbuhkan kredit itu," katanya mengakhiri.