Belanja Pemerintah Pusat Diproyeksikan Capai Rp1.306 Triliun di Akhir Tahun

Sri Mulyani memproyeksikan belanja pemerintah pusat bakal mencapai sebesar Rp1.306,7 triliun di akhir tahun atau semester II-2020.

oleh Liputan6.com diperbarui 09 Jul 2020, 18:45 WIB
Diterbitkan 09 Jul 2020, 18:45 WIB
Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memproyeksikan belanja pemerintah pusat bakal mencapai sebesar Rp1.306,7 triliun di akhir tahun atau semester II-2020.

Jumlah itu meningkatsejalan dengan implementasi kebijakan penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional dilakukan pemerintah.

"Belanja negara akan tereskalasi karna seluruh meneteri dan daerah akan tingkatakan belanja, kami perkirakan akhir tahun Rp1.306,7 triliun semester II," kata dia di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Adapun dari besaran belanja pemerintah tersebut, terdiri dari belanja K/L diperkirakan akan mencapai Rp486 triliun. Itu terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp142,6 belanja, belana barang Rp172,4 triliun belanja modal Rp99,7 triiun, serta belajar bansos Rp71,3 triliun.

"Untuk belanja K/L naik menjadi Rp486 triliun, belanja pegawai naik, barang, modal, bansos turun karena lebih kecil," kata Sri Mulyani.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Belanja Non K/L

Bersama KPK, 3 Menteri Diskusi Bareng Lawan Korupsi
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pembicara dalam acara ‘KPK Mendengar’ di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019). KPK menggelar peringatan Hakordia 2019 dengan tema “Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju”. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sementara untuk belanja non K/L diperkirakan hingga akhir tahun mencapai Rp820,7 triliun. Di mana pembiayaan itu terdiri dari bunga utang sebesar Rp181,2 triliun dan subsidi Rp121,2 triliun

Adapun peningkatan belanja non K/L akan dipengaruhi kebijakan penanganan Covid-19 seperti subsidi bunga UMKM, imbal jasa serta penjaminan, dan program kartu pra kerja.

"Belanja non K/L akan alami naik sangat besar akibat penangana covid maupun kenaiakan biaya utang dengan defisit yang melebar," tandas dia.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya