12 Juta Usaha Mikro Bakal Dapat Modal Kerja Gratis dari Pemerintah Rp 2,4 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pemerintah akan segera merilis program Bansos Produktif.

Program ini diciptakan untuk memperkuat permodalan usaha mikro dan ultra mikro yang belum tersentuh lembaga pembiayaan (unbankable) sebesar Rp 28,8 triliun.

"Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 28,8 triliun untuk 12 juta pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang masing-masing mendapat modal usaha Rp2,4 juta," kata Teten, pada acara peringatan Hari Koperasi dan Hari UMKM 2020, di Yogyakarta, Kamis (6/8/2020).

Ia berharap kerjasama dengan seluruh Pemda terkait pendataan bagi siapa yang berhak mendapat bansos tersebut, agar bisa lebih tepat sasaran. Misalnya pedagang asongan, kaki lima, bakul pasar, dan sebagainya, yang pasti belum terdata di dinas-dinas terkait.

“Mereka akan mendapat pembinaan melalui aneka program pelatihan,” ujar Teten Masduki.

Lanjutnya, pemerintah terus melakukan evaluasi program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan menelurkan program baru untuk pemulihan ekonomi koperasi dan UMKM.

Untuk bisa cepat pulih, koperasi dan UMKM yang jumlahnya mencapai 99 persen itu harus cepat dan segera diselamatkan.

Khusus untuk koperasi, Teten menyebut koperasi sebagai wadah konsolidator kegiatan UMKM. Oleh karena itu, pembiayaan untuk UMKM sebaiknya dianalisis melalui koperasi.

"Bila pembiayaan melalui koperasi maka sudah termasuk pendampingan usaha dan pembinaan bagi UMKM,” ujarnya.

Teten pun berharap koperasi menjadi offtaker bagi produk-produk UMKM. Dimana nantinya, koperasi yang langsung berhubungan dengan pasar. Untuk itu, pihaknya butuh skema pembiayaan bagi koperasi sebagai dana talangan.

“Kita akan terus memperkuat LPDB KUMKM untuk menopang koperasi tersebut," kata Teten.

Selain itu Teten juga mendorong koperasi dan UMKM melakukan transformasi digitalisasi. Pasalnya, yang bisa eksis adalah yang sudah terhubung dengan marketplace. Dengan digitalisasi bisa mengakses pasar yang lebih luas dan bisa mendapat pembiayaan secara mudah.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan bahwa jajarannya sudah mengeluarkan beberapa regulasi sebagai langkah strategis meringankan beban koperasi dan UMKM terdampak Covid-19.

Diantaranya, regulasi pembelian produk UMKM, pengembangan marketplace melalui Si Bakul Jogja, bebas ongkos kirim bagi UMKM pelaku digital, hingga pelatihan-pelatihan tata kelola bisnis berbasis digital. Termasuk pembukaan destinasi wisata dengan menerapkan Protokol Kesehatan.

"Langkah-langkah strategis itu harus terakselerasi secara optimal, dengan melibatkan sinergi dan kerjasama dengan banyak pihak lintas sektoral dan wilayah," kata Sri Sultan.

Sri Sultan menekankan, hanya koperasi dan UMKM yang tangguh berinovasi dari bisnis konvensional ke digital yang mampu eksis di tengah pandemi Covid.

"Kita sudah ada Market Hub Si Bakul Jogja. Para pelaku koperasi dan UMKM harus segera memahami literasi bisnis secara digital," ujarnya.

Sri Sultan mengakui, para pelaku koperasi dan UMKM pernah merasakan krisis seperti ini saat tertimpa bencana gempa pada 2006 silam.

 "Kita bisa bangkit. Dan untuk bangkit kita butuh survival spirit, termasuk aneka dukungan baik dari pemerintah pusat maupun daerah," pungkas