UMKM Resmi Masuk Laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Kementerian BUMN dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan Bela Pengadaan dan Laman UMKM serta Pasar Digital UMKM di Laman LKPP. Langkah ini dalam rangka mendorong Percepatan Perputaran Ekonomi Lokal di tengah pandemi Virus Corona.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pandemi Virus Corona telah membawa dampak besar bagi UMKM baik dari sisi pembiayaan maupun juga penurunan permintaan.

Pemerintah telah menyusun program untuk menjawab masalah pembiayaan dengan memberikan bantuan restrukturisasi pinjaman, bantuan subsidi bunga, subsidi pajak.

"Dan dalam waktu dekat akan segera diluncurkan BanPres Produktif Usaha Mikro bagi mereka yang belum bankable," ujar Menteri Teten, Jakarta, Senin (17/8/2020).

Dari sisi permintaan pemerintah berusaha untuk menyerap produk UMKM. Salah satunya adalah untuk membeli, memprioritaskan belanja negara produk untuk UMKM.

Pada anggaran belanja hingga Juli 2020, ada alokasi dana sebesar Rp 307 triliun yang diharapkan bisa digunakan membeli produk UMKM.

"Ini yang saya kira penting untuk kita optimumkan, untuk belanja kementerian dan lembaga. Tentu ini perlu kebijakan afirmasi dari semua Kementerian dan Lembaga," jelasnya.

Kementerian Koperasi dan UKM telah berkomunikasi dengan LKPP tentang peluang bagi UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa melalui laman e-katalog UMKM dan pengadaan langsung secara elektronik.

Inisiasi penambahan laman e-katalog LKPP khusus UKM dilakukan akhir 2019 sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada UKM.

"Hal tersebut, agar UKM bermain di level yang sama tidak berhadapan langsung dengan usaha besar. Kementerian koperasi dan UKM telah berkoordinasi secara intensif dan mendapat dukungan penuh dari LKPP sehingga yang tadinya 3 laman yaitu nasional, lokal, dan sektoral, sekarang ada laman khusus UKM," katanya.

Laman khusus UKM menjadi penting karena selain potensi belanja yang besar, maka dengan bergabungnya UKM di laman khusus ini menjadikan akses pasar UMKM menjadi semakin luas.

"Kami mengapresiasi LKPP mendukung pelaku UKM penyedia barang dan jasa pemerintah. Namun tentu ekosistem ini bisa berjalan baik, apabila sleuruh K/L dan pemda berkomitmen dan konsisten tiap tahun mengisi sirup dan mengelokasikan belajanya untuk UMKM," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Tonton Video Ini

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, untuk mendorong pemerataan penggunaan teknologi dan informasi (ICT) bagi UMKM di daerah, Pemerintah lakukan percepatan ICT di 14 ribu desa dalam waktu 2 tahun ke depan.

“Kemarin kan salah satu di pidato Presiden akan menjadi prioritas ke depan karena dampak covid-19 ini kita diharuskan percepatan logistik salah satunya digital. Karena itu kalau tidak salah sebanyak 14 ribu desa yang belum terkoneksi akan dilakukan percepatan 1 sampai 2 tahun ke depan,” kata kata Erick dalam Fashion Talks Day 8 - Nusantara Fashion Festival 2020, Minggu (16/8/2020).

Diketahui pembangunan ICT di tahun 2021 besar anggarannya mencapai Rp 30,5 triliun (termasuk melalui TKDD) difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital. Pembangunan ICT guna mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

“Saya dengar ibu Menteri Keuangan sudah mendukung agar kesenjangan daripada teknologi antara desa dan kota tidak boleh ada, sama seperti programnya Pak Presiden Bagaimana target 100 persen listrik sudah ada di desa-desa,” ujarnya.

Erick Thohir berharap dengan koneksi yang lebih baik sekaligus dibantu oleh Menteri Koperasi dan UKM yang berfokus terhadap coaching dan training, sehingga produk UMKM di daerah semakin tumbuh. Namun bukan berarti semua UMKM bisa menjadi inovator dan kreator.

“Tidak ada salahnya bersinergi, jadi ada yang menjadi kreator dan produksi. Saya bukan merendahkan, tapi itu yang saya lihat apa lagi seperti di luar negeri sendiri banyak brand-brand internasional tapi produksinya bersinergi, tidak semuanya dikerjakan sendiri,” ujarnya.

Sehingga dengan adanya kolaborasi maka nilai produk yang dihasilkan bisa lebih meningkat, dan tentunya mampu bersaing dengan produk besar lainnya.

“Iya dengan ada istilah “kolabs” produk, contohnya kolaborasi bagaimana satu desainer bekerjasama dengan desainer lain yang satu ahlinya sepatu dan yang ahlinya fashion, itu merupakan kerja sama. Jadi jangan malu untuk bersinergi selama jualannya laku,” pungkasnya.