Realisasi Anggaran Kementerian Desa Sudah 55,55 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar melaporkan realisasi anggaran per 26 Agustus 2020 mencapai 55,55 persen dari pagu awal Rp 2,573 triliun. Sementara untuk progres fisik mencapai 56,88 persen.

"Realisasi anggaran per 26 Agustus ini sebesar 55,55 persen dari pagu anggaran kementerian setelah realokasi menjadi Rp 2,57 triliun," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, Senin (31/8/2020).

Halim menilai capaian realisasi anggaran kementeriannya memasuki kuartal III tahun ini tergolong baik. "Sebab diwaktu yang bersamaan, banyak desa di Indonesia yang mulia terdampak pandemi mematikan ini," jelasnya.

Oleh karenanya, dia berharap seluruh jajarannya lebih berkoordinasi untuk menggenjot realisasi anggaran di tahun ini yang masih tersisa. Imbasnya ekonomi desa diyakini dapat kembali menggeliat di era kebiasaan baru ini.

"Kita terus berupaya untuk meningkatkan realisasi anggaran. Koordinasi menjadi salah satu bagiannya," jelasnya.

"Sebagai informasi, realisasi anggaran pada 2018 lalu mencapai 92,73 persen. Sedangkan pada 2019 realisasi terus meningkat menjadi sebesar 96,21 persen," imbuh dia.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar buka suara soal melesetnya target penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) tahap satu. Menurutnya proses penyaluran terhambat oleh aturan yang bersifat mendasar.

"Masih terdapat 38 persen kabupaten dan kota yang belum mencairkan BLT Dana Desa hingga 0 persen. Adapun, kendala di lapangan sifatnya sangat mendasar," katanya saat menggelar video conference terkait update BLT Dana Desa, Rabu (27/5/2020).

Abdul Halim mengatakan ada berbagai macam faktor mendasar penyebab molornya penyaluran, misalnya perangkat desa yang baru saja dilantik seperti yang terjadi di daerah Ende, Nusa Tenggara Timur. Imbasnya, Desa belum mengantongi data Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Di samping itu, akses wilayah yang sulit di jangkau. Ini mayoritas terjadi di beberapa provinsi seperti Papua, Papua Barat, Sumatra Utara (Nias) dan Kalimantan Timur (Mahakam Ulu).

"Lokasi yang sangat jauh menghambat penyaluran. Hal ini karena cukup membutuhkan waktu, biaya yang tidak ringan," ujarnya.

Kendati demikian, Halim mengaku puas dengan realisasi BLT Dana Desa telah tersalur ke rekening kas desa (RKD) sebanyak 63.029 desa. Ini mencakup 84 persen desa dari total keseluruhan desa penerima bantuan sebanyak 74.953 desa.

"Adapun, jumlah keluarga yang telah menerima BLT Dana Desa sebanyak 4.992.025. Sedangkan nilai anggaran yang digelontorkan mencapai Rp2,995 triliun," tandasnya.