Indonesia Butuh Rp 25 Triliun untuk Bikin Masyarakat Tersambung Akses Internet

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungapkan jika pembangunan infrastuktur digital di Indonesia membutuhkan anggaran hingga Rp 25 triliun.

Anggaran tersebut nantinya masuk dalam Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) selama lima tahun ke depan.

"Ini yang dijabarkan dalam program di Kominfo dan kita anggarkan. Total anggaran 5 tahun untuk cover seluruhnya, sampai 2024, lebih dari Rp 25-an triliun," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/9).

Dia menyampaikan, anggaran sebesar itu digunakan untuk mendukung kebutuhan konektivitas di seluruh Indonesia.

Mengingat berdasarkan data Kominfo, dari sekitar 75 ribu desa terdapat 12 ribu yang belum terhubung akses internet.

"Karena dengan asumsi desa ada puskesmas, sekolah dasar madrasah bisa masuk. Jadi kita gunakan cover seluruh wilayah Indonesia sehingga sampai unit desa, mereka bisa punya koneksi internet," jelas dia.

Bendahara negara ini menambahkan, untuk tahun ini saja pemerintah berkomitmen menaikkan akses internet cukup tinggi. Beberapa belanja pemerintah sebagian digunakan utuk pendirian BTS dan satelit.

"Bedanya kalau jalan tol kelihatan fisik, ini kita belanjakan sebagian untuk BTS, satelit, transformer di lapangan sehingga tidak keliatan proyek seperti jalan tol dan lain-lain. Tapi tu sangat penting," tandas dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut literasi digital saat ini menjadi perhatian serius pemerintah. Mengingat hal itu menjadi kunci kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia untuk menghadapi era transformasi digital.

“Literasi di bidang digital (penting) guna meningkatkan produktivitas nasional dan mempercepat upaya pemulihan," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/9/2020).

Dia menjelaskan, dalam rangka mendukung peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kebijakan dan strategi pemerintah antara lain penyediaan layanan telekomunikasi dan internet yang dapat dijangkau masyarakat. Melalui pemberian kemudahan perizinan penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi dan internet.

Kemudian melalui optimalisasi dana Universal Service Obligation (USO) dalam menyediakan dan menjaga kualitas layanan akses telekomunikasi dan internet, melalui penyediaan BTS untuk desa nonkomersial, dan penyediaan satelit multifungsi untuk akses internet.

Pada 2021 pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat pembangunan akses telekomunikasi dengan menyediakan 5.053 BTS di daerah 3T dan perbatasan, akses internet di 12.377 lokasi layanan publik, penyediaan kapasitas satelit, dan pemanfaatan backbone Palapa Ring yang telah dibangun.

"Seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan teknologi digital dan internet secara produktif dan bertanggung jawab," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com