Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melaksanakan Program Padat Karya Tunai (PKT) atau cash for work di 34 provinsi dengan anggaran Rp 12,32 triliun.
Salah satu program PKT dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya yang bersinergi dengan pemerintah daerah (pemda) dan kelompok masyarakat adalah melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku.
Baca Juga
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program Kotaku merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan pemda dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan. Khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.
Advertisement
"Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa dan pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19," jelasnya, Selasa (15/9/2020).
Pada Tahun Anggaran 2020, program Kotaku dilaksanakan di 364 kelurahan di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp 429,5 miliar yang akan menyerap 12.979 tenaga kerja.
Hingga 13 September 2020, progres penyerapan program Kotaku mencapai Rp 305 miliar atau 71,4 persen, dengan realisasi penerima manfaat sebanyak 12.387 orang atau 98,91 persen.
Program Kotaku salah satunya dilaksanakan di Sulawesi Selatan, dengan menyasar 5 Kelurahan di 3 kabupaten yakni Kelurahan Tondon Mamullu Kabupaten Tana Toraja, Kelurahan Bombongan Kabupaten Tana Toraja, Kelurahan Ela-Ela Kabupaten Bulukumba, Kelurahan Mangempang Kabupaten Barru, dan Kelurahan Lalolang Kabupaten Bulukumba.
Pelaksanaannya dilakukan melalui perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan, seperti pembangunan infrastruktur skala lingkungan reguler berupa rehabilitasi drainase lingkungan dan rehabilasi jalan beton.
Di Kelurahan Tondon Mamullu Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan meliputi pekerjaan jalan beton sepanjang 120 meter dan drainase 40 meter. Anggaran bersumber dari dana stimulan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) sebesar Rp 88 juta dan swadaya Rp 11 juta, dengan jumlah tenaga kerja 10 orang.
Untuk di Kelurahan Bombongan Kabupaten Tana Toraja pekerjaan meliputi rehabilitasi jalan beton sepanjang 187,7 meter dan drainase 139,5 meter. Anggaran dari BPM sebesar Rp 83 juta dan swadaya Rp 8,3 juta, dengan jumlah tenaga kerja 15 orang.
Sedangkan di Kelurahan Ela-Ela Kabupaten Bulukumba pekerjaannya meliputi rehabilitasi drainase dengan sumber pendanaan dari BPM sebesar Rp 13,8 juta dan swadaya Rp 750.000. Lalu Kelurahan Mangempang Kabupaten Barru melakukan pekerjaan drainase lingkungan sepanjang 440 meter dengan sumber pendanaan dari BPM sebesar Rp 177 juta dan swadaya sebesar Rp 37,4 juta.
Kemudian Kelurahan Lalolang Kabupaten Bulukumba pekerjaan meliputi drainase lingkungan sepanjang 668 meter, dengan sumber pendanaan dari BPM sebesar Rp 316 juta dan swadaya sebesar Rp 6,7 juta.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR Sudah Serap 402 Ribu Tenaga Kerja
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, hingga 29 Agustus 2020, program padat karya tunai Kementerian PUPR telah menyerap 402.449 tenaga kerja.
Basuki menyatakan, tahun ini pihaknya menargetkan bisa menyerap 638.990 tenaga kerja untuk program padat karya tunai. Adapun secara keuangan, progres program ini telah mencapai 58,14 persen atau Rp 7,16 triliun.
"(Hingga 29 Agustus) progres serapan tenaga kerja dari padat karya sebesar 402.499 orang dari 638.990 orang yang direncanakan," ujar Basuki dalam paparannya dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Senin (31/8/2020).
Basuki melanjutkan, penyerapan tenaga kerja ini diharapkan bisa membantu menggerakan ekonomi di tengah pandemi. Ke depannya, pihaknya menargetkan percepatan pelaksanaan program padat karya hingga akhir triwulan ketiga.
Adapun, Kementerian PUPR sendiri mendapatkan anggaran tambahan Rp 1 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dialokasikan ke program padat karya, sehingga total anggarannya mencapai Rp 12,3 triliun.
Anggaran tambahan Rp 1 triliun tersebut didistribusikan untuk pembangunan drainase sepanjang 5.000 km di 34 provinsi.
"Ada tambahan Rp 1 triliun dalam rangka percepatan 5.000 km drainase jalan nasional, sekarang mulai kerja," kata Basuki.
Advertisement