Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor UPP (Unit Penyelenggara Pelabuhan) Kelas III Juwana menggelar kegiatan Padat Karya selama 8 hari berturut-turut dengan melibatkan 40 orang masyarakat sekitar.

Kegiatan padat karya ini dibuka langsung oleh Anggota Komisi V DPR RI Sudewo, Perwakilan Pemda Setempat, Perwakilan Asosiasi Nelayan, Kepala Desa Bajomulyo, Paguyuban Nelayan Cantrang dan Nelayan Cumi Bajomulyo, serta seluruh unsur maritim Pelabuhan Juwana, Pati, Jawa Timur.

Kepala UPP Kelas III Juwana, Juwita Sandy Sary mengungkapkan, peserta Padat Karya merupakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan kesulitan ekonomi karena terdampak pandemi Covid-19.

“Peserta yang dilibatkan sebanyak 40 orang terdiri dari pelaku usaha kecil, nelayan, pekerja buruh harian yang terkena dampak PHK akibat Pandemi Covid-19,” kata Juwita dalam keterangannya, Minggu (6/6/2021).

Adapun tujuan dari kegiatan padat karya ini adalah untuk meningkatkan perekonomian bagi keluarga yang membutuhkan, menyerap pengangguran dan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa khususnya di pelabuhan Juwana.

Kegiatan Padat Karya ini meliputi pemeliharaan dan pengecatan gedung sarana dan prasarana pelabuhan serta kegiatan kebersihan lainnya.

Sementara itu, upah kerja para peserta padat karya ini diberikan tunai secara langsung kepada masyarakat yang terlibat kegiatan dimaksud.

"Peserta memperoleh upah Rp 150.000 per orang per harinya. Semoga hal ini dapat membantu perekonomian masyarakat khususnya di wilayah Juwana,” ujarnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan perekonomian di Papua. Tak hanya infrastruktur skala besar seperti jalan perbatasan dan Trans Papua, penyediaan infrastruktur kerakyatan juga disalurkan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) guna mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program PKT dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Tujuannya untuk mendistribusikan dana pembangunan hingga ke desa-desa.

"Selain untuk meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana pembangunan hingga ke desa/pelosok. Pola pelaksanaan PKT juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19," imbuh Menteri Basuki, Sabtu (7/8/2021).

Program padat karya tunai di Papua salah satunya disaluran melalui Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Itu disalurkan dengan membangun jalan produksi dan tambatan perahu untuk memudahkan nelayan maupun petani mengangkut hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Program PISEW di Papua pada tahun ini dilaksanakan di 20 lokasi dengan serapan tenaga kerja sebanyak 346 orang.

Beberapa program PISEW di Papua yang telah selesai pengerjaannya salah satunya di Distrik Agats, Kabupaten Asmat. Itu melalui pembangunan jalan jerambah dan tambatan perahu berbahan dasar kayu.

Wilayah Distrik Agats yang didominasi dengan lahan gambut dinilai menyulitkan akses warga beberapa desa di untuk menjangkau distrik lain, khususnya saat musim hujan. Akses warga satu-satunya adalah menggunakan kano atau speed boat dengan biaya sewa cukup mahal.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat, realisasi anggaran program Padat Karya di 2021 mencapai Rp 1,20 triliun hingga 28 Agustus 2021. Jumlah tersebut setara 42,55 persen dari total pagu yang tercatat Rp 2,82 triliun.

Untuk realisasi tenaga kerja program padat karya tersebut sebanyak 7.692 orang. "Sementara realisasi biaya upah sudah tersalurkan kepada masyarakat sebesar Rp23,49 miliar," jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (30/8/2021).

Program padat karya tahun ini sendiri ditargetkan menyerap sebanyak 13.315 tenaga kerja. Sehingga, Ditjen Hubdat telah memperluas cakupan wilayah program tersebut di banyak provinsi.

"Terkait program pendukung padat karya Perhubungan Darat tahun 2021, di targetkan dilaksanakan di 33 provinsi, 341 kabupaten/kota, dan 631 desa," terangnya.