Bantu UMKM, Menteri Teten Minta Kemendag Setop Izin Impor Barang Konsumsi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta kepada Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Perdagangan untuk memberhentikan berbagai izin impor produk ke Indonesia. Hal ini untuk mendorong pertumbuhan sektor usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kita perlu bikin gerakan-gerakan belanja produk teman, belanja produk UMKM dalam negeri, stop dulu belanja impor dan pemerintah Kementerian Perekonomian dan Kementerian Perdagangan jangan lagi mengeluarkan izin-izin impor untuk barang-barang konsumsi yang sebenarnya bisa di subtitusi oleh produk dalam negeri seperti produk UMKM,” kata Teten dalam Berani Berubah: Cara Kreatif Bertahan di Masa Pandemi, Rabu (7/10/2020).

Menurutnya, Indonesia bisa memanfaatkan pasar yang hampir 300 juta orang untuk mendorong dan membeli produk UMKM di masa pandemi covid-19 dan seterusnya.

“Kita mempunyai market yang besar 300 juta orang, kalau di Eropa harus beberapa negara, kalau kita semua belanja produk UMKM produk dalam negeri meskipun daya beli kita terbatas saya kira perputaran ekonomi masih bisa bergerak perdagangan antar pulau dan sebagainya,” ujarnya.

Oleh karena itu, untuk mendorong daya beli masyarakat Pemerintah terus mengkampanyekan Gerakan Bangga Buatan Indonesia, dan belanja produk teman dan lainnya, agar produk dalam negeri terserap dengan baik, dibanding produk impor atau luar negeri.

“Karena itu mungkin gerakan ini yang harus kita kampanyekan, disamping itu kan pemerintah saya kira sampai tahun depan masih kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional akan terus dilanjutkan termasuk juga program jaminan sosial untuk menggelontorkan anggaran bagi mereka yang sulit termasuk UMKM,” katanya.

Dimana saat ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan ada penurunan pendapatan bahkan kehilangan pendapatan, sehingga konsumsi dan daya beli masyarakat menurun.

Maka, selain mengkampanyekan Gerakan membeli produk UMKM, Pemerintah juga telah memberikan berbagai bantuan kepada pelaku UMKM, diantaranya restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga, hingga Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta.

“Di era pandemi ini punya masalah dengan pembiayaan karena banyak kegiatan usahanya terganggu, omzet turun, sehingga mereka punya problem dengan cash flow dan ini yang coba kita bantu dari Pemerintah dengan program restrukturisasi pinjaman dan hibah modal kerja untuk usaha mikro,” pungkasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mencatat transaksi penjualan secara digital terus meningkat di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Bahkan, pada April lalu transaksi dagang online meningkat sebesar 480 persen dibandingkan Januari.

Menurutnya, peningkatan transaksi digital ini diakibatkan oleh bergesernya tren konsumen di masa kedaruratan kesehatan ini. Sehingga penjualan secara digital dinilai lebih menjanjikan ketimbang konvensional.

"Dengan adanya pandemi Covid-19 tidak sedikit kegiatan terdampak oleh kebijakan pembatasan fisik dan sosial (PSBB). Namun penjualan online lebih baik dibandingkan usaha masih berbasis pada konvensional atau offline dengn pendekatan secara fisik," jelas dia dalam webinar 'Pelatihan Digital UMKM di Indonesia' Senin (05/10).

Oleh karena itu, dia mendorong sebanyak mungkin pelaku UMKM untuk memasuki ekosistem digital. Terlebih dia menilai masih rendahnya jumlah pelaku UMKM domestik yang memanfaatkan bisnis secara digital.

"Merespons peluang tersebut, pemerintah terus mengupayakan program pendampingan UMKM/UMi untuk melakukan perluasan aktivitas bisnis ke ruang-ruang digital atau yang disebut dengan digital onboarding. Aspek ini harus dioptimalkan, mengingat jumlah UKMM go-online baru menyentuh angka 9,4 juta atau sekitar 14,6 persen dari jumlah UMKM secara nasional," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengaku optimis untuk melampaui target 10 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhubung dengan platform digital pada tahun ini. Sebab, saat ini sudah ada 13 persen atau 8 juta pelaku UMKM yang go digital.

"Jadi presiden (Jokowi) menargetkan digitalisasi 10 juta UMKM tahun ini. Tapi keyakinan kami bisa lampaui dari itu," tegas Teten dalam diskusi virtual via YouTube, Rabu (8/7).

Dia menjelaskan, bahwa penting bagi UMKM terhubung ke ekosistem digital untuk mengakses pasar yang lebih luas. Sekaligus mengintegrasikan dengan pembayaran berbasis digital yang dianggap lebih efisien.

Melalui digitalisasi akan memudahkan pemerintah untuk mengembangkan record digital. Yakni kesehatan usaha bisa dijadikan referensi oleh lembaga pembiayaan untuk membantu modal kerja dan investasi dari UMKM.

Terlebih UMKM yang bisa bertahan saat ini adalah yang terhubung dengan platform online, dan juga UMKM yang berhasil beradaptasi bisnisnya. Untuk itu, dia mendorong pelaku usaha disektor ini mampu berinovasi dalam merespon perkembangan market atau permintaan pasar yang dinamis.

"Kita terus dorong, ke depan akan ada perubahan perilaku konsumen yang berbelanja secara online. Hal itu menjadi penting untuk kita mempercepat modernisasi UMKM," tukasnya.