Program Cofiring Biomassa Bisa Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Setelah melalui tahapan uji coba, sebelum menuju implementasi cofiring dengan pola operasi komersial, maka diperlukan penyiapan instrumen pendukung dan koordinasi intensif terkait regulasi teknis, kesiapan aspek teknologi, pasokan bahan bakar, aspek keekonomian serta dukungan kebijakan lintas sektor.

Berangkat dari hal ini, Direktorat Jenderal EBTKE bekerja sama dengan PT PLN (Persero) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Nasional Cofiring Biomassa pada PLTU.

Pelaksanaan program Cofiring Biomassa diharapkan dapat lekas terlaksana untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal EBTKE, Dadan Kusdiana pada FGD Seri 4 yang membahas topik Potensi dan Kesiapan Pasokan Bahan Baku serta Skema Model Bisnis dan Keekonomian untuk Implementasi Cofiring Biomassa pada PLTU, Kamis (5/11/2020).

“Dari sisi waktu, sekarang menurut saya yang paling pas, kan Pemerintah mendorong bagaimana pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun ini kita bisa dorong segera untuk implementasi, naik pangkat dari yang uji coba. Kita bisa pakai yang sudah ada, nanti kita ganti dengan yang baru. Jadi menurut saya langkahnya sudah agak dekat untuk menuju ke sisi yang sebenarnya,” tutur Dadan dalam keterangan tertulis.

Diharapkan implementasi Cofiring Biomassa pada PLTU dapat segera berjalan mengingat Indonesia merupakan negara pertanian, proses teknologi yang digunakan tidak sulit, dan telah tersusun spesifikasi standar.

“Mudah-mudahan ini FGD yang terakhir karena sekarang topiknya khusus membahas pasokan, skema bisnis dan keekonomian ini bisa kita lakukan dengan baik untuk diskusinya. Terima kasih kepada tim PLN dan tim Ditjen EBTKE untuk inisiatif ini. Mudah-mudahan nanti dapat dicari keekonomian yang pas, keekonomian dari sisi produsen dan juga keekonomian dari sisi PLN,” kata Dadan.

Ia juga meyakini batubara merupakan salah satu potensi utama di Indonesia yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap mengutamakan penggunaan batubara secara lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Meski tak dapat dipungkiri adanya aspek politik dan tekanan global terhadap program penggunaan batubara di Indonesia.

“Kita sedang menyiapkan kajian-kajian, program-program yang pada akhirnya memanfaatkan batubara nya ada, tidak menambah beban ke Gas Rumah Kaca (GRK), dan meningkatkan nilai tambah keekonomian di masyarakat,” pungkasnya.

Cofiring PLTU Batubara dengan bahan bakar biomassa adalah upaya alternatif mengurangi pemakaian batu bara dengan mengganti sebagian batu bara dengan bahan bakar biomassa dengan tetap memperhatikan kualitas bahan bakar sesuai kebutuhan.

Selain mendukung kontribusi energi terbarukan pada bauran energi nasional, program ini juga berdampak positif pada pengembangan ekonomi kerakyatan yang produktif (circullar economy) melalui penciptaan ekosistem listrik kerakyatan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaannya.

Dalam rangka memastikan kesiapan sektor hulu hingga hilir dalam implementasi ekosistem listrik kerakyatan pada program Cofiring PLTU dari berbagai aspek, diperlukan sarana forum diskusi bagi seluruh stakeholder yang terkait.

Terlebih lagi karena program ini hanya dapat terlaksana dengan baik dengan adanya dukungan dari sektor hulu dan hilir, sehingga koordinasi dan diskusi multisektoral sangat diperlukan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

FGD yang dilaksanakan hari ini merupakan seri keempat dari FGD Nasional Cofiring Biomassa pada PLTU, kerjasama antara Ditjen EBTKE dan PT. PLN (Persero), yang diselenggarakan sepanjang bulan Oktober dan November 2020.

Pertemuan diharapkan dapat dilakukan pembahasan mengenai pemetaan potensi ketersedian biomassa di Indonesia dan kebutuhan biomassa untuk program cofiring, identifikasi rantai pasok dan kesiapan industri pengolah biomassa, diskusi terkait harga keekonomian energi biomassa yang berkeadilan, serta skema model bisnis yang berkelanjutan baik dari sisi ekonomi, sosial, dan teknis.

FGD pertama tentang RSNI Pelet Biomassa dan Bahan Bakar Jumputan Padat untuk Pembangkit Listrik dilaksanakan pada tanggal 12-13 Oktober 2020 di Bogor sebagai sarana public hearing dalam tahapan penyusunan RSNI. Hasil diskusi FGD akan menjadi masukan bagi penyempurnaan RSNI sebelum pelaksanaan konsensus di bulan November 2020.

FGD kedua mengenai Pembahasan Kesiapan Teknologi, Industri Penunjang Penyediaan Pasokan Biomassa dan TKDN dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020 di Depok. Tindak lanjut dari FGD tersebut adalah akan disusunnya roadmap program cofiring beserta kebutuhan bahan bakunya serta penerapan teknologi dan industri penunjang yang mendukung.

FGD ketiga dengan lingkup pembahasan Kebijakan, Regulasi, dan Dukungan Pendanaan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2020 di Tangerang. Tindak lanjut dari FGD ketiga yaitu akan dilakukan penyusunan naskah akademis sebagai dasar penyusunan regulasi yang diperlukan dalam implementasi cofiring PLTU.

Sebagai informasi, PT. PLN (Persero) yang siap untuk mengimplementasikan cofiring pada PLTU milik PLN atau anak perusahaannya sejumlah 114 unit dengan total kapasitas 18.154 MW. PT. PLN (Persero) melalui anak perusahaannya telah melakukan uji coba cofiring pada 21 PLTU dengan teknologi yang berbeda (CFB, stoker dan PC) menggunakan bahan baku biomassa wood chip, wood pellet, cangkang sawit dan pellet sampah/SRF pada persentase yang berkisar antara 1-30%.

Untuk memenuhi kebutuhan cofiring di 114 unit PLTU milik PLN yang tersebar di 52 lokasi, dibutuhkan pellet biomassa sekitar 4 juta ton/tahun, dengan asumsi persentase pencampuran pellet biomassa sebesar 5% pada boiler jenis PC dan CFB serta sebesar 30% pada boiler jenis stoker.

Serta dibutuhkan pellet sampah sebanyak 749 ribu ton/tahun dengan asumsi persentase pencampuran pellet sampah 1% pada ketiga jenis boiler PLTU tersebut. Mengingat besarnya kebutuhan bahan baku yang harus tersedia bagi program ini, diperlukan kepastian akan keberlanjutan pasokannya.