Erick Thohir: Masyarakat yang Mau Vaksinasi Covid-19 Mandiri Bisa Daftar di Aplikasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bahwa masyarakat yang menginginkan vaksinasi secara mandiri bisa mendaftar melalui aplikasi dan website. Namun, bagi masyarakat yang terkendala sinyal internet, proses vaksinasi akan melibatkan TNI atau Polri wilayah setempat secara manual.

"Yang sulit aksesnya atau keterbatasan secara digital akan melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas. Manual bisa diaktifkan dari TNI dan Polri," kata Erick dalam Webinar Persiapan Infrastruktur Data dan Layanan Vaksinasi Covid-19, Jakarta, Selasa (1/12/2020). 

Meski begitu, pemerintah sejak awal telah memiliki data penduduk dari Kementerian Dalam Negeri dan BPJS Kesehatan. Sehingga telah mengetahui lebih awal wilayah mana saja yang sulit diakses untuk proses vaksinasi Covid-19.

"Ini modal kita juga untuk mengetahui provinsi mana yang ada hambatan mengenai penerimaan vaksin apakah halal dan lain-lain," kata Erick.

Tak hanya itu, Pemerintah juga melibatkan Majelis Ulama Indonesia. Tujuannya untuk memastikan produk vaksin halal dan masyarakat pun semakin yakin dan mau melakukan vaksin.

Sementara itu terkait jadwal pendaftaran vaksinasi, Erick mengatakan masih menunggu keputusan dari Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini pihaknya akan melakukan pendekatan dari bawah (bottom up) bersama perusahaan swasta mengajak masyarakat melakukan vaksin sejak dini.

"Pendaftaran mandiri kita bottom up. Perusahaan individu bisa dapatkan dari sekarang," kata dia.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Erick menambahkan vaksin yang akan segera tiba di Indonesia sudah jadi. Namun jumlah vaksin yang datang tidak sekaligus untuk 75 juta orang. Melainkan secara bertahap mulai dari untuk 15 juta orang dan seterusnya hingga jumlahnya 75 juta.

"Bukan berarti vaksin yang datang Januari nanti 75 juta kali 2 dosis. Tapi ini datang bertahap," kata dia.

Untuk itu pendataan vaksinasi dilakukan sejak dini di tiap provinsi. Sehingga bisa terbagi sesuai kebutuhan dan permintaan.

Selain itu, pemerintah juga tidak ingin harga vaksinasi mandiri terlalu mahal seperti kasus kelangkaan masker saat awal pandemi. Maka diperlukan data tunggal untuk proses vaksinasi agar tidak ada pihak yang mendapatkan jatah vaksin berlebihan.

"Jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak dapat vaksin atau dobel vaksin. Ini yang akan kita antisipasi grey area itu," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com