Genjot Realisasi Investasi, Pemerintah Perlu Perluas Cakupan Insentif

Liputan6.com, Jakarta - Sejak awal tahun 2020, komitmen investasi terus mengalir ke Indonesia. Meski begitu menjelang akhir tahun, realisasinya tidak berbanding lurus dengan komitmen yang masuk.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, rencana investasi asing ke Indonesia sebetulnya cukup tinggi. Sayangnya, realisasi komitmen investasi masih rendah.

Penyebabnya, investor kerap menemui berbagai hambatan untuk merealisasikan rencananya. Selain soal perizinan, lahan, dan tenaga kerja, hambatan investasi juga dipicu kurang ketatnya koordinasi antara kementerian dan lembaga sertai permasalahan hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, hal lain yang menjadi pertimbangan investor dalam merealisasikan investasi adalah insentif pajak. Maklum, di tengah kompetisi antar negara dalam memperebutkan investasi, insentif pajak akan menjadi pemanis untuk menambah daya tarik suatu negara. Apalagi, negara-negara jiran tergolong royal dalam menggelontorkan insentif fiskal demi menarik investasi.

Menurut Yusuf, tarif pajak di Vietnam memang lebih rendah dibandingkan Indonesia. Meski begitu, insentif pajak di Indonesia sebetulnya tak kalah menarik. Pemerintah, misalnya, beberapa kali melakukan revisi atas ketentuan tax holiday dengan menambah sektor industri yang berhak memperoleh insentif maupun memperpanjang waktu libur pajak.

"Sayang, tidak banyak yang memanfaatkan berbagai insentif pajak yang ditawarkan pemerintah sehingga realisai investasi juga tidak naik tinggi," kata Yusuf, Kamis (10/12/2020).

Menurut Yusuf, insentif pajak yang tidak terlalu berdampak signifikan terhadap realisasi investasi bisa jadi disebabkan karena insentif pajak memang bukan pertimbangan utama bagi investor dalam merealisasikan investasinya. Namun, bisa juga karena insentif pajak tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan investor.

Itu sebabnya, Yusuf bilang, perlu juga mempertimbangkan pemberian insentif berdasarkan kebutuhan industri yang akan dibidik oleh investor. Tentu, ini membutuhkan usaha yang lebih besar untuk menghitung kebutuhan insentif tiap sektor dan berapa lama imbal hasil masing-masing sektor.

"Ini mungkin saja dilakukan dalam rangka menarik investasi untuk mendorong masing-masing industri," kata Yusuf.

Pemberian insentif dalam rangka menarik investasi tidak bisa dipukul rata. Karena jika ditilik lebih dalam, investor yang berkomitmen untuk berinvestasi datang dari berbagai jenis industri mulai industri manufaktur, barang konsumen hingga produk inovasi seperti mobil listrik. Hal ini menunjukkan bahwa investor membutuhkan jenis insentif yang berbeda.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan ultimatum keras kepada seluruh jajarannya untuk turut mendongkrak realisasi investasi dalam jumlah besar di Indonesia. Salah satunya dengan mengharamkan tindakan pungutan liar atau pungli.

"Pengalaman kita yang membuat malas pengusaha gara-gara kita belum di kasih izin sudah dimintai sesuatu (pungli). Di BKPM itu saya haramkan sekarang, itu berlaku kepada semua pasukan saya di BKPM," tegas Bahlil dalam webinar 2021: Investment with Integrity, Navigating The New Realities, Selasa (8/12).

Sebab, kata Bahlil, pungli berpotensi besar membuat investor alergi untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Mengingat saat ini seluruh negara di berbagai kawasan termasuk Asia Tenggara tengah berlomba-lomba untuk menarik investor asing, termasuk dengan memerangi pungli.

"Sehingga jangan lagi kita melakukan melakukan sesuatu (pungli) yang merugikan kepada negara," terangnya.

Maka dari itu, pihaknya meminta seluruh jajarannya saat ini untuk bersinergi mewujudkan iklim investasi dalam negeri yang lebih kondusif. Walhasil dapat meningkatkan kepercayaan investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Yang penting saat ini investasi masuk untuk mendukung cipta lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, dan kolaborasi bersama. Saya fikir itu pesan saya," keras Bahlil mengakhiri.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com