Izin Sertifikasi Hambat UKM Indonesia Masuk Pasar Arab Saudi

Sertifikasi diperlukan agar produk yang diperdagangkan di Timur Tengah memiliki kualitas yang memenuhi standar yang sama, termasuk juga produk UKM dari Indonesia.

oleh Liputan6.com diperbarui 13 Jan 2021, 21:16 WIB
Diterbitkan 13 Jan 2021, 20:55 WIB
Proyeksi Alokasi Anggaran Program PEN 2021 Capai Rp 403,9 Triliun
Pekerja UMKM melakukan pembuatan kue di Tanah Kusir, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Untuk bidang UMKM dan pembiayaan korporasi dialokasikan Rp63,84 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR reguler. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) selama ini mengalami banyak kesulitan untuk bisa menjual produknya di Arab Saudi. Salah satu hambatan utamanya yaitu mendapatkan izin sertifikasi dari Pemerintah Arab Saudi.

"Sebagai Menteri Perdagangan saya lapor, produk UKM ini banyak tantangan dan kekurangannya, terutama dalam mendapatkan sertifikasi dari pemerintah setempat," kata Lutfi dalam Penandatanganan Naskah Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Peran Usaha Kecil dan Menengah Dalam Memenuhi Kebutuhan Haji dan Umrah, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Sertifikasi ini kata Lutfi sangat diperlukan. Tujuannya agar produk yang diperdagangkan di Timur Tengah memiliki kualitas yang memenuhi standar yang sama.

Untuk itu, berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta diminta untuk bisa memberikan dukungan kepada pelaku UKM. Agar produk Indonesia bisa berkompetisi di dalam dan luar negeri.

"Kementerian Perdagangan ini siap akomodasi dengan 46 perwakilan kami yang ada di dunia.Dalam hal ini di Saudi dan sekitarnya kami siap membantu," kata dia.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

Pendataan Produk

Proyeksi Alokasi Anggaran Program PEN 2021 Capai Rp 403,9 Triliun
Kue buatan UMKM terlihat di Tanah Kusir, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebutkan proyeksi alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 mencapai Rp403,9 triliun atau naik dari rencana sebelumnya Rp372,3 triliun. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Lutfi juga meminta para pejabat eselon 1 di berbagai kementerian terkait untuk melakukan pendataan produk yang diperlukan pasar. Dia ingin, para jamaah haji dan umrah asal Indonesia nantinya menggunakan produk buatan Indonesia selama menjalani ibadah di Arab Saudi.

"Jangan sampai itu oleh-oleh ini dari China, ini yang mesti kita komit agar produknya dari Indonesia dan ditularkan ke produk UMKM," kata dia.

Selain itu, diharapkan implementasi dari perjanjian kerja sama yang baru saja disepakati bisa terealisasi dengan cepat. Sebab, kata dia, yang terpenting dalam perjanjian kerja sama adalah kecepatan realisasi yang telah disepakati bersama.

"Mudah-mudahan implementasi peluang ini tidak memakan waktu yang lama sebagaimana ini dicetuskannya sejak tahun 2017," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya