Pemerintah Targetkan 4 Smelter Baru Terbangun di 2021

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan bisa menuntaskan empat fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di 2021. Tambahan smelter baru yang akan beroperasi yakni tiga smelter nikel dan satu smelter timbal.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan, pemerintah telah menunjuk empat korporasi untuk membangun dan mengelola keempat smelter tersebut. Salah satunya PT Aneka Tambang (Antam), yang bertugas mengelola penambangan nikel di Tanjung Buli, Halmahera Timur.

"Rencananya ada empat. Satu adalah nanti ada tiga perusahaan smelter yang bergerak di bidang nikel, yaitu nanti yang jadi adalah PT Antam yang ada di Tanjung Buli," kata Yunus dalam sesi teleconference, Jumat (15/1/2021).

Sementara dua perusahaan lain yang ditugasi di smelter nikel yakni PT Cahaya Modern Metal Industri (CMMI) dan PT SNI. Sedangkan satu perusahaan timbal adalah PT Kapuas Prima Coal.

"Kemudian ada PT CMMI yang ada di Cikande. Kemudian ada PT SNI di Cilegon. Jadi itu untuk nikel, ada tiga (perusahaan). Sementara satu adalah timbal, nama perusahaannya PT Kapuas Prima Coal. Jadi bukan Kaltim Prima Coal," terangnya.

Secara keseluruhan, Kementerian ESDM target membangun hingga 53 smelter hingga 2024. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Ridwan Djamaluddin mengutarakan, sebanyak 19 smelter di antaranya telah terbangun selama periode 2019-2020.

"Pada tahun 2021 akan bertambah menjadi 23 smelter. Terus bertambah jadi 28 smelter pada 2022, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dan 2024," urai Ridwan.

Keseriusan pembangunan smelter ini disebutnya terlihat dari nilai investasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. "Misal pada 2021 akan tercapai investasi USD 2,2 miliar. Kemudian meningkat menjadi USD 4,9 miliar pada 2022," sambungnya.

Menurut Ridwan, pembangunan smelter ini merupakan tindak lanjut dari kewajiban Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Pertambangan Minerba). Regulasi tersebut mengharuskan semua produk mineral harus diolah di dalam negeri.

"Perkembangan ini memang sedikit bergeser dari rencana semula akibat pandemi Covid-19. Badan usaha menyesuaikan rencana kerja mereka dalam pelaksanaan pembangunan smelter. Namun dengan target akhir yang masih sama, yaitu pada 2024 semuanya harus terbangun dan beroperasi," tuturnya.