20 Ribu Warteg Terancam Tutup, Wamenkeu: Ada Bantuan Produktif untuk UKM

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah telah memberikan beberapa bantuan produktif kepada pelaku usaha kecil, termasuk para pengusaha warung Tegal (warteg). Pernyataan ini menanggapi kabar bahwa 20 ribu usaha warteg di Jabodetabek terancam tutup lantaran tak sanggup membayar sewa.

"Kita sudah ada beberapa program pemerintah buat usaha produktif," kata Suahasil dalam Forum Diskusi Salemba bertajuk "Outlook Perekonomian Indonesia 2021" di Jakarta, Sabtu (30/1/2021).

Salah satunya dengan memberikan bantuan dana hibah kepada 12 juta pelaku usaha UMKM. Setiap penerima mendapatkan dana sebesar Rp 2,4 juta.

Bantuan tersebut diberikan pemerintah melalui perbankan, sehingga masyarakat tidak perlu mengantre untuk mendapatkan bantuan pemerintah tersebut.

"Kami berikan bantuan yang demikian untuk memperkuat modal mereka. Sudah ada 12 juta penerima manfaat yang disalurkan melalui perbankan, jadi enggak perlu antre di kantor pos," tuturnya.

Beberapa program lainnya, yakni memberikan modal pembiayaan. Pembiayaan diberikan lembaga keuangan formal tertentu dengan tanpa bunga. Sebab, bunga tersebut dibayarkan pemerintah dengan menggunakan dana APBN.

"Kredit usaha mikro ini juga kita berikan tanpa bunga, karena yang bayar bunganya ini dari APBN dan ada beberapa program lainnya," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Ketua Koordinator Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara), Mukroni, mencatat ada sekitar 20.000 usaha warteg di Jabodetabek yang akan menutup operasional bisnisnya pada awal tahun ini. Menyusul adanya gagal bayar dari pelaku usaha untuk memperpanjang sewa tempat.

"Di awal tahun ini ada kurang lebih 20.000 warteg yang akan tutup. Ini kan karena tka lepas dari ketidakmampuan pengusaha warteg untuk memperpanjang sewa tempat utamanya," ucap dia saat dihubungi Merdeka.com, Sabtu (9/1/2021).

Mukroni menjelaskan, gagal bayar sendiri tak lepas dari terus turunnya pendapatan usaha sejak awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia, atau tepatnya pada Maret 2020 lalu. Lantaran pandemi ini turut membatasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kelompok pekerja yang merupakan pelanggan setia warteg.

"Bayar sewa yang sulit ini kan, karena kita pelaku usaha juga udah turun terus pendapatan dari Maret lalu (2020). Untuk turunnya (pendapatan) karena aktivitas masyarakat semuanya terbatas juga, kayak orang kerja juga kan udah jarang ke kantor otomatis kita kehilangan pelanggan," terangnya.

Selain itu, dampak penyebaran virus mematikan asal China itu juga telah mengakibatkan terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Walhasil, tingkat daya beli masyarakat, termasuk pelanggan, juga menurun signifikan.

"Dari Covid-19 juga ini kan banyak orang kayak di PHK atau dikurangi karyawannya. Tentunya daya beli masyarakat juga turun banget, termasuk pelanggan kita juga kan yang banyakan pekerja," tegasnya.

Terlebih, imbuh Mukroni, dalam beberapa waktu terakhir sejumlah komoditas pangan utama mengalami kenaikan harga secara drastis. Sehingga membuat beban yang dipikul pelaku usaha warteg menjadi kian bertambah berat.

"Lebih parahnya juga kan semua harga pangan itu naik. Kayak cabai, sayur-sayuran, telor, dan kedelai juga naik belakangan ini. Ya ini beban banget jadinya," keluh dia.

Oleh karena itu, Mukroni meminta pemerintah pusat maupun daerah di wilayah Jabodetabek sudi untuk mau membantu dengan memberikan keringanan biaya sewa tempat. Sehingga kelangsungan bisnis warteg bisa lebih terjaga di masa kedaruratan kesehatan ini.

"Jadi, harapannya pemerintah pusat atau pemda di Jabodetabek itu mau membantu meringankan biaya sewa tempat. Ini kan biar warteg bisa tetap buka sih," ujar dia mengakhiri.