5 Kementerian dan Lembaga dengan Belanja Terbanyak di Januari 2021, Mana Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Belanja negara per Januari 2021 mencapai Rp 145 triliun, tumbuh 4,2 persen yoy. Belanja negara tumbuh positif terutama didorong peningkatan belanja modal dan bantuan sosial untuk mendukung perlindungan pada masyarakat, dan percepatan penyelesaian proyek infrastruktur.

Belanja negara salah satunya terdiri dari belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 48 triliun. Komposisi belanja K/L yang mengalami lonjakan tinggi pada Januari 2021 ada pada belanja barang, modal, dan bantuan sosial (bansos).

Berdasarkan K/L yang sudah melakukan realisasi belanja pada Januari 2021, Kementerian PUPR sudah melakukan belanja Rp 9,3 triliun dari anggaran Rp 149 triliun, atau tumbuh 404,3 persen yoy.

Belanja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tumbuh 19 persen atau realisasinya Rp 3,4 triliun. Sementara untuk belanja Polri mencapai Rp 5,6 triliun, naik signifikan 84 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Belanja Kementerian Sosial (Kemensos) juga melonjak tinggi mencapai 17,6 triliun, tumbuh 91,2 persen yoy. Belanja Kemenkes sebesar Rp 4,2 triliun.

Kelimanya merupakan K/L dengan realisasi belanja Januari 2021 terbesar.

"Saya Berharap Februari nanti akan terjadi akselerasi karena alokasi untuk belanja kesehatan memang melonjak. Ini terutama berkaitan dengan belanja untuk pasien Covid-19, dan vaksinasi yang sudah diakselerasi, serta akan terjadi pembayaran dan kegiatan vaksinasi yang meningkat pada bulan-bulan ke depan," ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers pada Selasa (23/2/2021).

Sementara realisasi belanja Kemenkeu pada Januari 2021 mencapai Rp 2,7 triliun.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga akhir Oktober belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sudah mencapai Rp 725,7 triliun. Jumlah tersebut meningkat sebesar 14,6 persen dari realisasi periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 633,4 trliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dari realisasi belanja K/L tersebut, Kementerian Pertahanan masih menjadi institusi yang melakukan belanja terbesar dibandingkan K/L lainnya.

"Kemenhan yang anggaran paling besar dan sudah eksekusi pengadaan alutsista dan peralatan di bidang keamanan dan juga alat-alat di bidang kesehatan," ujarnya, Senin (23/11/2020).

Dia mencatat, untuk belanja Kementerian Pertahanan sudah terealisasi Rp91,3 triliun atau tercatat sudah mencapai 77,5 persen dari pagu Rp 117,9 triliun di Perpres 72/2020. Juga tubuhtumbuh 11,4 persen dari Oktober 2019 yang tercatat Rp82 triliun.

Sementara, posisi kedua adalah realisasi anggaran Kementerian Sosial yang tercatat Rp 1.162 triliun atau melebihi 100 persen yakni 111,3 persen dari pagu anggaran Rp 104,4 triliun di Perpres 72. Realisasi ini juga tumbuh 121,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan sangat besar terjadi karena anggarannya untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Anggaran tersebut diberikan untuk perlindungan sosial bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang memang membutuhkan bantuan dari Pemerintah.

"Penyerapan belanja K/L tumbuh lebih baik dari 2019 terutama karena ada penanganan Covid-19 yang menyebabkan belanja lebih baik," jelasnya.

Adapun 10 K/L yang melakukan belanja paling besar hingga akhir Oktober 2020:

1. Kementerian Pertahanan Rp91,3 triliun atau 77,5 persen dari pagu Rp117,9 triliun.

2. Kementerian Sosial Rp116,2 triliun atau 111,3 persen dari pagu Rp104,4 triliun.

3. Polri Rp73,8 triliun atau 79,6 persen dari pagu Rp926 triliun.

4. Kementerian Kesehatan Rp69,6 triliun atau 88,7 persen dari pagu Rp78,5 triliun.

5. Kementerian PUPR Rp57,9 triliun atau 76,6 persen dari pagu Rp75,6 triliun.

6. Kemendikbud Rp48,5 triliun atau 68,6 persen dari pagu Rp70,7 triliun

7. Kementerian Agama Rp49,5 triliun atau 79,2 persen dari pagu Rp62,4 triliun.

8. Kemenkeu Rp46,4 triliun atau 118,9 persen dari pagu Rp39 triliun.

9. Kemenaker Rp17,3 triliun atau 386,9 persen dari pagu Rp4,5 triliun.

10. Kemen KUKM Rp22,4 triliun atau 3.447 persen dari pagu Rp600 miliar.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com