Alasan Pengusaha Rela Rogoh Kocek Buat Vaksinasi Karyawan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Jokowi terus mempercepat upaya vaksinasi Virus Corona bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut juga didukung oleh pengusaha dengan berpartisipasi melalui vaksinasi mandiri dengan menanggung seluruh biaya vaksin para karyawan.

Wakil Ketua Umum bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, sejauh ini sudah hampir 6.700 perusahaan siap mengeluarkan dana untuk vaksinasi mandiri atau gotong royong.

Adapun alasan perusahaan memilih membiayai vaksinasi karyawan adalah dengan memperhitungkan biaya tes Virus Corona yang dikeluarkan selama ini. Sehingga daripada mengeluarkan dana untuk tes, pengusaha memilih mengeluarkan dana untuk vaksin.

"Bagi perusahaan daripada ini tidak bisa terselesaikan memutus rantainya, ya harus ada vaksinasi. Jadi biaya yang dikeluarkan lebih baik untuk vaksinasi daripada terus menerus (tes Covid)," ujar Shinta dalam diskusi daring, Jakarta, Selasa (23/2).

Shinta menjelaskan, vaksin gotong royong merupakan program sukarela yang bisa diikuti perusahaan untuk membiayai vaksin terhadap karyawan. Pemberian vaksin ini dijamin tidak akan memungut dana dari karyawan.

"Untuk pembiayaan itu bagian dari cost perusahaan, sama saja seperti dana CSR, dana sosial yang harus dikeluarkan saat bencana. Jangan khawatir akan dibebani ke karyawan. Ada juga perusahaan yang mau membiayai vaksin karyawan dan keluarganya, semua atas biaya perusahaan," jelasnya.

Sejauh ini, Kadin masih menunggu peraturan pelaksanaan dari pemerintah terkait program vaksin gotong royong. Vaksinasi ini tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi pemerintah, termasuk penggunaan fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan.

"Untuk fasilitas kesehatan, termasuk tenaga kesehatan itu bisa kami lakukan secara mandiri. Kami harus menunggu aturan mainnya dulu, kalau aturannya sudah keluar maka lebih jelas," tandas Shinta.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Kesehatan terus mengajak perusahaan untuk turut menyukseskan vaksinasi secara gotong royong. Vaksin gotong royong bertujuan untuk mempercepat program vaksinasi, namun langkah ini dijamin tidak membuat persepsi bahwa orang kaya akan mendapat vaksin lebih awal.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah mengingatkan, jangan sampai ada perusahaan melakukan pemotongan gaji atau upah untuk melakukan vaksinasi. Selain itu, dia juga meminta, agar tak ada alasan bagi perusahaan tak menaikkan gaji karena vaksinasi.

BACA JUGA

PLN: Susut Energi Tak Bisa Dihindari, Harus Diatasi dengan Investasi "Jangan sampai funding dibebankan ke pengusaha tapi pengusaha kemudian membebankan kepada pemotongan upah. Atau mungkin tahun depan tak menaikkan upah," ujar Rusli dalam diskusi daring, Jakarta, Selasa (23/2/2021).

Rusli melanjutkan, vaksinasi memang akan sangat menguntungkan bagi perusahaan dan berdampak pada pemulihan ekonomi. Sebab, dengan adanya vaksinasi perusahaan akan kembali dapat melakukan pekerjaan secara normal dalam memproduksi produk-produk dalam negeri. Hal ini akan menggerakkan ekonomi.

"Bagi perushaaan akan lebih menguntungkan, akan lebih running pabriknya secara maksimal menghasilkan produknya. Dari sisi ekonomi para pekerja bisa bekerja secara konsisten kembali tadinya 20 hari misalnya jadi 30 hari. Full upah dalam sebulan. ini sisi positif vaksin," jelasnya.

Untuk itu, dia meminta, pemerintah harus memberikan kejelasan bahwa vaksin gotong royong ini dilakukan secara gratis dan dibiayai menggunakan anggaran negara. Vaksinasi gotong-royong diharapkan tidak menghilangkan narasi bahwa pemberian vaksin gratis bagi semua pihak.

"Pertama, vaksinasi gotong royong ini tidak menggugurkan vaksinasi gratis. Itu yang perlu dicamkan kita semua. Saya membayangkan seperti ini, kamu pegawai sudah dapat vaksin saya belum dapat vaksin, ini bagaimana. Kalau seandainya menjadi sebuah narasi membesar maka pemulihan kesehatan akan hampa," tandasnya.

Anggun P. Situmorang

Merdeka.com