Jokowi Minta Gaungkan Benci Produk Luar Negeri, Apa Kenyataannya?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggangungkan cintai produk dalam negeri dan membenci produk luar negeri.

Menanggapi hal itu, Emonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menilai upaya kampanye benci produk luar negeri yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tidak konsisten.

Hal itu tercermin dari tingginya kontribusi impor bahan baku dan barang modal selama enam tahun terakhir, didorong oleh pembangunan proyek infrastruktur pemerintah.

"Sebenarnya sikap presiden ini kurang konsisten dan hanya jadi slogan," kata Bima saat dihubungi merdeka.com, Kamis (4/3/2021).

Dia mencontohkan, besi dan baja impornya besar sekali. Tahun 2019 nilainya mencapai USD 10,3 dan 2020 nilainya USD 6,8 miliar. Angka itu turuntkarena proyek terhambat pandemi. "Kalau proyek jalan normal, impor besi bajanya melesat lagi," katanya.

"Harus dimulai dari proyek pemerintah sendiri, ruang impor material nya kurang dikendalikan. Apalagi memberitahu ke masyarakat dan swasta untuk rem impor hampir sulit sekali," tambahnya.

Di sisi lain, konsumen di Indonesia selama ini sudah dimanjakan oleh barang impor yang murah asal China. Kehadiran platform e-commerce justru malah menyuburkan impor. Bahkan, kata dia sekarang impor bisa door to door dan tidak ada kebijakan kongkrit untuk kendalikan porsi barang impor di e-commerce.

Bahkan, dalam studi INDEF menunjukkan produk yang diperdagangkan secara online hanya 25,9 persen yang diproduksi lokal.

"Pemerintah juga terkesan diam saja ketika alur distribusi impor barang konsumsi melibatkan suntikan modal dari investor asing ke platform e-commerce," sebutnya.

Untuk itu, dirinya meminta Presiden Jokowi jangan berhenti pada slogan, tapi harus keluarkan kebijakan yang langsung dirasakan untuk membendung dominasi barang impor. Kemudian pemerintah juga harus perlu siapkan antisipasi apabila digugat oleh negara mitra dagang ke WTO.

"Siapkan ahli hukum terbaik kita di level sengketa internasional. Jangan hanya perang retorika," jelas dia.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuat kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengembangkan pasar produk nasional. Misalnya, dengan mendukung program bangga buatan Indonesia.

"Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri gaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan dari Istana Negara Jakarta, Kamis (4/3/2021).

"Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal untuk produk-produk Indonesia," sambungnya.

Dia meminta agar produk-produk Indonesia, khususnya usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) diberikan ruang yang strategis di pusat perbelanjaan ataupun mal. Hal ini agar masyarakat Indonesia dapat lebih mencintai produk dalam negeri ketimbang luar negeri.

"Jangan sampai ruang depan lokasi-lokasi strategis justru diisi oleh brand-brand dari luar negeri. Ini harus mulai digeser. Mereka digeser ke tempat yang tidak strategis. Tempat yang strategis, tempat yang baik, berikan ruang untuk brand-brand lokal," jelas Jokowi.

Jokowi meyakini produk dalam negeri akan menjadi pasar yang besar apabila terus didorong dengan baik. Terlebih, Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa.

"Penduduk Indonesia berjumlah lebih 270 juta jiwa. Seharusnya adalah konsumen yang paling loyal untuk produk-produk kita sendiri. 270 juta adalah jumlah yang besar, pasar yang besar," ucapnya.

Disisi lain, dia meminta Menteri Perdagangan untuk menyelesaikan praktik perdagangan digital yang tak adil terhadap UMKM. Jokowi tak mau praktik perdanganan digital tersebut membunuh UMKM.

"Kita harus membela, melindungi, dan memberdayakan UMKM kita agar naik kelas. Ini salah satu tugas terpenting Kemendag," ujar Jokowi.