Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Apindo DKI: Vaksinasi Covid-19 Jadi Harapan Besar Dunia Usaha Kembali Bangkit

Pandemi Covid-19 yang sudah berjalan lebih dari satu tahun, memukul hampir semua sektor usaha.

oleh Athika Rahma diperbarui 01 Apr 2021, 10:30 WIB

Diterbitkan 01 Apr 2021, 10:30 WIB

Pebulutangkis Indonesia menjalani vaksinasi di Istora GBK, Senayan, Jumat (26/2/2021). (PBSI)

Liputan6.com, Jakarta - Pandemi Covid-19 yang sudah berjalan lebih dari satu tahun, memukul hampir semua sektor usaha. Pada gilirannya, menimpa pekerja dan kemudian menjadi masalah pemerintah.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menilai ini persoalan yang harus diselesaikan bersama-sama. Ketika kesehatan rakyat berhasil dipulihkan, maka roda perekonomian akan kembali berputar.

"Sehingga harus disyukuri bahwa vaksinasi Covid-19 sudah dimulai dengan relative cepat oleh pemerintah, dan seluruh lapisan rakyat wajib mendukung program vaksinasi agar segera tercipta herd-immunity atau kekebalan kelompok dinegara kita," dikutip dari keterangan resmi Rakerkonprov Apindo DKI Jakarta dengan mengambil tema “Peluang danTantangan Dunia Usaha Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, dan Dimulainya Vaksinasi Covid-19, dikutip Kamis (1/4/2021).

Hal ini memberi harapan besar bagi dunia usaha untuk segera mempersiapkan diri untuk bangkit kembali.

"Harapan kami, kedua situasi tersebut di atas dapat disikapi dengan tepat oleh pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) dan Dewan Pengurus Kota (DPK) di 5 wilayah DKI Jakarta sehingga upaya kami membantu anggota dan dunia usaha DKI Jakarta bisa sesuai dengan kebutuhan," lanjut keterangan resmi tersebut.

Sementara adanya UU Cipta Kerja dibuat untuk meningkatkan kemampuan dunia usaha nasional menjadi lebih kompetitif serta dapat meningkatkan investasi.

Sehingga terbitnya UU tersebut beserta PP-nya merupakan peluang bagi dunia usaha di wilayah DKI bagi terciptanya iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan kinerja dunia usaha DKI Jakarta menjadi lebih kompetitif dalampersaingan regional maupun internasional.

"Namun UU dan PP ini baru lahir beberapa bulan lalu, sehingga saat ini kita belum bisa melihat dampaknya. Menurut kami kesamaan pemahaman dan persepsi para pemangku-kepentingan atas peraturan ini, serta implementasinya, menjaditantangan tersendiri bagi dunia usaha ke depannya," ungkap keterangan resmi tersebut.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tinjau Vaksinasi Perbankan, Sri Mulyani: Anggaran Vaksin dari APBN, Supaya Ingat Saja

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa program vaksinasi bagi seluruh masyarakat dibiayai dengan menggunakan uang negara.

Hal itu disampaikan saat mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan vaksinasi pelaku perbankan dan pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Saya diminta Bapak Presiden untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena anggaran vaksinnya dari APBN ya, supaya mengingatkan saja," kata dia di Jakarta, Rabu (31/3).

Tahun ini pemerintah menyediakan anggaran untuk program vaksinasi sebesar Rp58,18 triliun. Anggaran ini masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu klaster kesehatan dengan total alokasi mencapai Rp176,3 triliun.

Bendahara Negar itu menambwhkan, pelaksanaan vaksinasi bagi pelaku di sektor keuangan ini sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Sebab, sektor keuangan dinilai memiliki peran penting untuk mendukung pemulihan ekonomi.

"Ini perhatian Bapak Presiden supaya kegiatan ekonomi segera pulih kembali. Jadi untuk sektor keuangan, apakah perbankan dan pasar modal menjadi prioritas kita semua," tukasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓