Simak Rincian Asumsi Makro RAPBN 2022 yang Diusulkan Pemerintah ke DPR

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan target pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen pada tahun 2022.

Lanjutnya, asumsi makro ini ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi global dan nasional serta adanya risiko ketidakpastian dan potensi pemulihan ekonomi dengan catatan Covid-19 masih dan dapat dikendalikan.

"Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2022 sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (20/5/2021).

Kemudian, usulan inflasi sebesar 2 hingga 4 persen, lalu tingkat suku bunga SUN 10 tahun 6,32 - 7,27 persen, nilai tukar rupiah berada di angka Rp 13.900-Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat (AS)

Lalu, harga minyak mentah Indonesia pada kisaran USD 55-65 per barel. Sedangkan lifting minyak bumi di kisaran 686-726 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi sebesar 1.031 ribu sampai 1.103 ribu barel per hari setara minyak.

"Belajar dari kondisi dinamika penanganan Covid-19 dan dampaknya yang luas, maka arsitektur kebijakan fiskal harus bersifat adaptif, antisipatif, responsif namun pragmatis dan fokus tercapainya tujuan jangka panjang," ujar Sri Mulyani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (20/5/2021).

Sri Mulyani mengatakan, tema kebijakan fiskal yang ditetapkan untuk tahun depan ialah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

"Dokumen ini akan digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam penyusunan RAPBN Tahun 2022," ujar Sri Mulyani di hadapan anggota DPR.

Meski di tengah situasi yang tidak pasti, Sri Mulyani mewanti-wanti agar pemerintah merancang kebijakan fiskal yang fleksibel dan responsif namun tetap akuntabel dan hati-hati.

Memang, sejak pandemi Covid-19 melanda, Indonesia merasakan keterpurukan ekonomi yang besar dan berdampak terhadap masyarakat, dimana kerugian negara mencapai Rp 1.356 triliun.

"Sebagian aktivitas ekonomi harus terhenti. Akibatnya, perekonomian Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi 2,1 persen, jauh lebih rendah dari target sebelumnya 5,3 persen," kata Sri Mulyani.

Untuk itu, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) disusun untuk menangani dampak pandemi dengan sangat cepat, responsif dan komprehensif.

Realisasi PEN 2020 mencapai Rp 579,8 triliun dan dan PEN berhasil memperkuat sistem kesehatan di dalam menangani pasien Covid-19, memberikan perlindungan sosial pada puluhan juta rumah tangga yang rentan dan miskin dan membantu puluhan juta UMKM dan koperasi sehingga mampu bertahan.

"Program PEN juga sangat vital dalam mendukung korporasi dan pemda serta sektor yang terdampak pandemi," kata Sri Mulyani.